FOTO BERSAMA – Peserta, narasumber, dan jajaran Dinas Sosial Kabupaten Mimika berfoto bersama seusai penutupan Pelatihan Operator SIKS-NG Tahun 2026, Jumat (13/11). (FOTO: SELVY/TIMEX)

MIMIKA, timikaexpress.id – Akurasi data menjadi faktor penting dalam menentukan ketepatan penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Mimika.

Karena itu, operator di tingkat kelurahan dan kampung dituntut aktif memperbarui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).

Pentingnya validitas data tersebut menjadi salah satu penekanan dalam penutupan Pelatihan Operator SIKS-NG Tahun 2026 yang berlangsung selama dua hari dan berakhir Jumat (13/11).

Pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas operator dalam melakukan pemutakhiran, verifikasi, validasi, serta pengusulan data penerima bantuan sosial.

Kepala Bidang Pemberdayaan Dinas Sosial Kabupaten Mimika, Maya Tamher, mengatakan operator kelurahan dan kampung memiliki peran strategis karena menjadi ujung tombak pendataan masyarakat di lapangan.

Menurut dia, data kesejahteraan masyarakat bersifat dinamis sehingga harus diperbarui secara berkala sesuai perubahan kondisi kependudukan maupun sosial ekonomi.

“Lakukan pemutakhiran secara berkala. Dinamika data kependudukan terus berjalan setiap harinya, mulai dari data meninggal, lahir, pindah, hingga kondisi ekonomi yang sudah berubah,” tegas Maya.

Ia juga mengingatkan operator agar menjaga integritas dalam pengelolaan data serta membangun komunikasi dengan perangkat kelurahan, kampung, pendamping sosial, dan Dinas Sosial apabila menemui kendala dalam proses pemutakhiran.

Sementara itu, narasumber dari Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial, Eko Saputra, menjelaskan pelatihan tersebut membekali peserta dengan pemahaman teknis mengenai mekanisme pengusulan bantuan sosial dan pemutakhiran DTSEN melalui aplikasi SIKS-NG.

Eko mengatakan DTSEN yang bersumber dari data Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi salah satu acuan dalam proses penentuan penerima bantuan sosial.

Oleh sebab itu, pembaruan data diperlukan untuk memastikan perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat tercermin dalam pemeringkatan desil kesejahteraan.

Dalam proses pemutakhiran, operator harus mengisi lebih dari 40 variabel yang mencakup identitas pribadi, kondisi ekonomi, kepemilikan aset, hingga keterangan keluarga.

Ketepatan pengisian setiap variabel tersebut menjadi penting karena berpengaruh terhadap gambaran kondisi kesejahteraan masyarakat.

“Pengisiannya harus benar. Dengan pelatihan ini, tata cara pengisian dan konsep definisi dari variabel-variabel itu juga bisa dipahami semua,” jelas Eko.

Ia menambahkan, pengusulan dan pemutakhiran data dilakukan melalui mekanisme berjenjang.

Setelah operator melakukan pengusulan, proses dilanjutkan melalui Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) atau musyawarah desa (Musdes).

Selanjutnya, data diteruskan kepada Dinas Sosial untuk proses finalisasi dan pengesahan sesuai mekanisme yang berlaku.

Data yang telah disahkan kepala daerah kemudian disampaikan kepada Kementerian Sosial.

Adapun data usulan bantuan sosial diproses sesuai ketentuan, sedangkan data hasil pemutakhiran diteruskan kepada BPS untuk pembaruan lebih lanjut.

Melalui pelatihan tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Mimika berharap kapasitas operator semakin meningkat sehingga pemutakhiran data dapat dilakukan secara berkala dan menyeluruh.

Dengan data yang akurat dan mutakhir, program perlindungan sosial diharapkan semakin tepat sasaran serta mampu menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan. (*)

Penulis: Selvy Warwuru
Editor: Maurits SDP