FOTO BERSAMA — Wakil Ketua I Pansus Papua DPD RI Dr. Filep Wamafma, didampingi Bupati Mimika Johannes Rettob dan Wakil Ketua III Pansus DPD RI Gral Taliawo, berfoto bersama tamu undangan seusai RDP dan dialog di Mimika, Kamis (17/9/2026). (FOTO: GREN/TIMEX
MIMIKA, timikaexpress.id — Panitia Khusus (Pansus) Papua DPD RI mendorong Presiden membentuk tim investigasi, rekonsiliasi, atau dialog untuk menangani konflik dan persoalan kemanusiaan di Tanah Papua.
Dorongan tersebut disampaikan Wakil Ketua I Pansus Papua DPD RI, Dr. Filep Wamafma, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan dialog bersama Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Papua Pegunungan, serta pemangku kepentingan terkait lainnya
RDP digelar di Aula Pertemuan Kantor Pusat Pemerintahan, SP 3, Distrik Kuala Kencana, Mimika, Kamis (17/9/2026).
RDP turut dihadiri Bupati Mimika Johannes Rettob, Staf Ahli III Gubernur Papua Tengah Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum Marthen Ukago, Wakil Ketua III Pansus DPD RI Gral Taliawo, sejumlah anggota Pansus Papua DPD RI, perwakilan Majelis Rakyat Papua (MRP), Pemkab Mimika, serta Forkopimda Mimika.
Menurut Filep, Pansus Papua dibentuk untuk mengakomodasi berbagai persoalan di Tanah Papua yang belum sepenuhnya terselesaikan.
Pembentukan pansus, kata dia, berangkat dari aspirasi anggota DPD RI dari Tanah Papua serta pengaduan masyarakat dan laporan lembaga terkait.
“Kami hadir di provinsi, baik di Papua Barat Daya dan sekarang Papua Tengah berawal dari sejumlah pengaduan masyarakat, baik melalui panitia khusus DPR kabupaten, provinsi, MRP maupun lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan dan juga laporan dari Komnas HAM,” ujar Filep.
Soroti Korban Konflik
Filep mengatakan, berdasarkan catatan Komnas HAM, sepanjang semester I 2026 terdapat 42 peristiwa kekerasan dan konflik bersenjata di Papua.
Peristiwa tersebut menyebabkan 59 orang meninggal dunia dan 50 orang luka-luka. Dari 59 korban meninggal, 43 merupakan warga sipil, delapan anggota TNI-Polri, dan delapan anggota kelompok bersenjata.
Menurut Filep, kondisi tersebut menunjukkan konflik masih berdampak terhadap masyarakat sipil dan membutuhkan penanganan yang lebih menyeluruh.
“Konflik yang terjadi di daerah masing-masing itu benar-benar terjadi. Bahkan tokoh agama mengakui kebenaran itu, dari lembaga masyarakat menyampaikan pengungsi benar-benar ada, konflik bersenjata mengakibatkan warga sipil korban itu benar-benar terjadi,” katanya.
Karena itu, ia mendorong pemerintah pusat mengambil langkah untuk melindungi masyarakat sipil.
“Presiden harus mengambil keputusan yang tegas dalam rangka untuk menyelamatkan warga sipil dengan membentuk tim investigasi atau membentuk tim rekonsiliasi atau tim dialog dalam rangka untuk memastikan Papua kembali aman dan damai,” ujarnya.
Filep juga menyinggung trauma masyarakat Papua akibat pengalaman konflik pada masa lalu.
Menurut dia, kondisi tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam mencari penyelesaian konflik saat ini.
Ia berharap Pansus Papua dapat mendorong penyelesaian persoalan pelanggaran HAM dan konflik bersenjata melalui langkah yang melindungi masyarakat sipil serta membuka ruang dialog dan rekonsiliasi.
Konflik Berdampak ke Mimika
Sementara itu, Bupati Mimika Johannes Rettob mengatakan, penyelesaian konflik Papua merupakan hal yang dinantikan masyarakat.
Menurut Johannes, konflik di Papua memiliki sejumlah bentuk, mulai dari konflik horizontal antarmasyarakat, persoalan ekonomi hingga konflik tapal batas yang berkaitan dengan sumber daya alam.
Ia mencontohkan konflik berkepanjangan yang berdampak hingga Mimika akibat pengungsian masyarakat dari daerah konflik.
“Ini terjadi karena awalnya dari pengungsi. Jadi kejadian di kampung, mereka bawa ke Mimika dan kemudian berlanjut terus-menerus. Selain itu, ada juga konflik yang terjadi karena faktor ekonomi dan lain-lain. Dan ada juga konflik tapal batas yang mana menjadi pemicunya adalah harta kekayaan alam yang ada di sana,” jelasnya.
Menurut Johannes, situasi tersebut turut memengaruhi pelaksanaan pembangunan di Mimika.
“Kami pemerintah ingin membangun program yang kita jalankan dari kampung dan lain-lain. Ini harapan dari masyarakat semua, masyarakat Papua ini. Tetapi kita juga tidak bisa membangun secara maksimal, karena terjadi situasi-situasi ini,” katanya.
Johannes juga menyampaikan perkembangan kasus penembakan di Distrik Jila pada 17 Agustus 2026 yang, menurut keterangannya dalam forum tersebut, menyebabkan sembilan perempuan disandera.
Dua orang telah ditemukan, sementara tujuh lainnya masih dalam upaya pencarian dan penyelamatan.
“Kami saat ini sedang berjuang untuk mengembalikan semuanya dengan selamat. Saya mengharapkan persoalan ini bisa diselesaikan secara baik,” pungkasnya. (via)
Tinggalkan Balasan