MENJELASKAN – Bupati Mimika Johannes Rettob menjelaskan penyebab rendahnya serapan APBD 2025 dan tingginya Silpa sebesar Rp1,1 triliun saat memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRK Mimika. (FOTO:ISTIMEWA)
MIMIKA, timikaexpress.id – Bupati Mimika, Johannes Rettob, membeberkan sejumlah faktor yang menyebabkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 hanya mencapai 82,14 persen, sehingga menyisakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) sebesar Rp1,1 triliun.
Penjelasan itu menjawab pandangan umum fraksi-fraksi dan Kelompok Khusus DPRK Mimika terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna III Masa Sidang II DPRK Mimika, Rabu (29/7/2026) malam.
Mengawali penyampaiannya, Johannes Rettob menyampaikan permohonan maaf karena tidak dapat menghadiri rapat paripurna sebelumnya.
Ia menjelaskan ketidakhadirannya disebabkan mengikuti Pendidikan Pemantapan Kepala Daerah di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) selama kurang lebih dua pekan.
“Saya mohon maaf belum dapat hadir secara langsung pada sidang sebelumnya. Hari ini saya hadir untuk menjawab seluruh pertanyaan, masukan, dan pandangan yang telah disampaikan fraksi-fraksi DPRK Mimika,” ujarnya.
Menanggapi sorotan DPRK terkait rendahnya serapan anggaran dan besarnya Silpa,
Bupati menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi masa transisi pemerintahan setelah pelaksanaan Pilkada.
Menurutnya, sesuai arahan pemerintah pusat, sejumlah program dan proyek baru dapat dijalankan setelah pelantikan kepala daerah definitif sehingga waktu pelaksanaan kegiatan menjadi lebih singkat.
Selain itu, keterbatasan tenaga fungsional pengadaan barang dan jasa turut memengaruhi percepatan pelaksanaan proyek.
“Pemerintah daerah telah mengambil langkah dengan menambah tenaga pengadaan agar proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ke depan dapat berjalan lebih cepat,” katanya.
Ia juga menjelaskan bahwa realisasi dana transfer dari pemerintah pusat yang hanya mencapai sekitar 95 persen bukan semata persoalan di Mimika, melainkan dampak kebijakan nasional yang berlaku bagi seluruh pemerintah daerah di Indonesia.
Jawab Kritik Fraksi
Dalam kesempatan itu, Johannes Rettob juga menanggapi sejumlah catatan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRK.
Menjawab sorotan Fraksi Demokrat mengenai target pelayanan malaria yang dinilai tidak realistis mencapai dua juta jiwa, ia menegaskan angka tersebut bukan menunjukkan jumlah penduduk, melainkan akumulasi pelayanan pemeriksaan, pemantauan, dan surveilans kasus malaria yang dilakukan selama satu tahun.
Terkait pembangunan rumah layak huni bagi korban bencana, Bupati menjelaskan bahwa target pembangunan 20 unit merupakan rencana keseluruhan, sedangkan pada Tahun Anggaran 2025 pemerintah mengalokasikan anggaran untuk 15 unit dan seluruhnya telah selesai dibangun.
Ia juga menjelaskan peningkatan belanja pegawai di sektor kesehatan dipengaruhi bertambahnya layanan spesialis serta meningkatnya jumlah pasien yang ditangani RSUD Mimika.
Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, Pemerintah Kabupaten Mimika berencana memperpanjang jam operasional sejumlah puskesmas hingga pukul 22.00 WIT, bahkan 24 jam di beberapa lokasi guna mengurangi antrean pasien di Instalasi Gawat Darurat (IGD).
Di bidang ketenagakerjaan, Johannes Rettob menegaskan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal telah diterbitkan dan akan diperkuat melalui Peraturan Bupati yang tengah disiapkan.
Sementara terkait konflik sosial di Distrik Kwamki Narama, pemerintah mengklaim situasi telah kondusif melalui pendekatan dialog bersama TNI, Polri, tokoh masyarakat, dan tokoh adat. Pemerintah juga berencana membangun tugu perdamaian sebagai simbol persatuan masyarakat.
Perkuat PAD dan Tata Kelola
Pada akhir penyampaiannya, Bupati menegaskan komitmen pemerintah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, menata Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi pelayanan dan diversifikasi sumber-sumber ekonomi.
“Seluruh kritik, saran, dan masukan dari DPRK menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk terus memperbaiki kinerja pemerintahan. Mari kita bersinergi dan berkolaborasi membangun Mimika yang semakin maju, makmur, dan sejahtera,” tutup Johannes Rettob. (*)
Tinggalkan Balasan