Johannes Rettob (FOTO: INDRI/TIMEX)
TIMIKAEXPRESS.id – Johannes Rettob, Plt. Bupati Mimika menyebut terbatasnya akses dan kondisi geografis, ini menjadi indikator lemahnya mutu serta kualitas pendidikan, khususnya jenjang Sekolah Dasar (SD) di wilayah pedalaman Mimika, Papua Tengah.
Pasalnya, masih banyak murid yang duduk di bangku kelas 3 bahkan kelas 4 SD belum bisa membaca dengan baik dan lancar.
“Selama ini permasalahan pendidikan yang dihadapi Mimika ada pada pendidikan di tingkat Sekolah Dasar, dan saya sering melihat masih ada anak-anak yang duduk di bangku kelas 3 dan 4 SD, mereka belum bisa membaca, tentu ini sangat disayangkan sekali”.
Demikian diungkapkan Johannes Rettob saat membawakan sambutan pada perayaan Panca Windu (40 tahun) SD Inpres Koperapoka pada Sabtu (20/4/2024).
Dikatakan pula, kondisi tersebut hanya terjadi di wilayah pedalaman, berbeda dengan murid SD di wilayah kota.
“Kalau sekolah di perkotaan, semua baik dan aunggul, sehingga perlunya penguatan serta peningkatan derajat pendidikan terutama Sekolah Dasar yang ada di wilayah pedalaman, baik pesisir maupun pegunungan. Saya harap instansi terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan harus bisa mendorong ini,” serunya.
Selain akses dan kondisi geografis, indikator lain terkait lemahnya pendidikan dasar di wilayah pedalaman, karena minimnya tenaga pengajar atau guru.
Seharusnya satu guru harus mengajar satu kelas, namun yang terjadi di pedalaman, satu guru harus merangkap atau mengajar lebih dari satu kelas.
“Yang kita alami di pedalaman Mimika, 200 anak diajar oleh satu guru, dan satu guru ini akan mengajar di beberapa kelas dengan jenjang berbeda, tentu ini sangat saya sayangkan,” ungkapnya.
Untuk itu, janji JR kerap ia disapa, di akhir masa jabatannya, ia akan terus mendorong program 3M (Membaca, Menulis dan Menghitung (3M), dan pastinya para guru ditekankan harus fokus akan pengembangan serta peningkatan pendidikan, khususnya pendidikan di pedalaman Mimika.
“Saya selalu dorong program 3M, namun sempat kebijakan tersebut dihentikan, tapi sekarang saya akan dorong 3M ini harus jalan, dan akan saya lakukan pemerataan pendidikan di wilayah pedalaman, dan yang saya tekankan adalah pembangunan harus dimulai dari pedalaman atau kampung ke kota,” pungkasnya.
Pembangunan dimaksud, kata JR bukan infrastruktur semata, melainkan pendiidkan, kesehatan, pemerintahan dan segala macam.
Dalam mendorong kemajuan pendidikan di Mimika, kata JR, ia sudah sampaikan ke setiap OPD, khususnya Bappeda supaya membuat potret Indeks Pendidikan Mimika (IPM) di semua distrik dan kampung, termasuk usia harapan hidup, serta pendapatan bruto.
“Di akhir masa kepemimpinan, potret IPM dan lainnya itu harus ada, sehingga menjadi modal bagi pemerintah. Selanjutnya, membangun titik-titik mana yang dirasa kurang,” harapnya.
Pasalnya, IPM di Mimika secara umum memang tinggi sekitar 73 persen lebih, tapi itu hanya di kota, belum melihat sampai di tingkat paling bawah atau di kampung.
Ia juga minta Bappeda menghitung secara rinci angka kemiskinan, kecerdasan dan juga angka usia harapan hidup.
“Itulah tugas pemerintah kabupaten, mengidentifikasi sampai tingkat paling bawah, sehingga kita tahu kampung mana yang paling susah,” paparnya.
Ia juga berharap perlunya sinergitas multi pihak.
“Selain kerja sama 3M dengan Prof. Yohanes Surya yang akhirnya diputuskan, tapi program ini harus lanjut, termasuk dukungan dari Unicef yang sebelumnya sempat ditolak akan dinegosiasikan kembali. Kita tidak bayar Unicef, justru mereka bantu kita gratis. Apa saya tidak sakit gigi sebagai bupati?, saya bingung dengan kebijakan-kebijakan pemerintah secara umum,” tegasnya. (ela/acm)
Tinggalkan Balasan