RAPAT – Suasana rapat bersama OPD terkait penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah bagi kepentingan umum bersama OPD terkait, yang dilaksanakan di Ruang Rapat DKPP, Rabu (9/10/2024). (FOTO:INDRI/TIMEX)
TIMIKA,TIMIKAEXPRESS.id – Suharso, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DKPP) Kabupaten Mimika, mengatakan Tahun 2025 semua pelepasan tanah, untuk keperluan publik akan terpusat di DKPP
Terkait hal itu, DKPP mengundang semua kepala distrik dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PURP) untuk membahas terkait penyelesaian masalah pelepasan tanah di ruang rapat DKPP, Rabu (9/10/2024)
“Selama ini permasalahan tanah, selalu tentang dokumen yang tidak ada kejelasan. Misalnya sudah ada tanah yang sudah dibayar lunas tetapi belum ada pelepasan, ataupun tumpang tindih dan sebagainya,” ujarnya.
Untuk itu, 2025 DKPP akan mengurus 72 pelepasan tanah. Dimana untuk Jalan SP2 – SP5 20 berkas pelepasan, Jalan Cenderawasih 3 berkas, Jalan Mayon 17 berkas pelepasan, Jalan SP7 – SP9 7 berkas, Jalan C Heatubun 22 berkas, Jalan Petrosea-Hasanuddin 3 berkas.
“72 berkas rencananya akan kita urus di Tahun 2025, untuk datanya semua telah kami siapkan, namun anggarannya akan kita keluarkan di Tahun 2025,” terangnya.
Dengan demikian, 2025 nanti semua anggaran pelepasan tanah untuk pembangunan kepentingan umum akan diurus oleh DKPP, sehingga pembayaran hanya satu pintu.
“Jadi kalau DKPP yang mengurus, contohnya ada pelebaran jalan, PUPR harus memasukkan proposal pembayaran ke DKPP, selanjutnya DKPP akan mengurus semuanya, mulai dari sosialisasi lokasi hingga akta pelepasannya diubah menjadi milik Pemda,” tutupnya.(eno)








Tinggalkan Balasan