MIMIKA, timikaexpress.id – Kabut masih menggantung di lereng pegunungan Aroanop (Baca-Arwanop) ketika belasan tenaga kesehatan mulai melangkah meninggalkan wilayah tugas mereka pada Rabu pagi, 3 Juni 2026.
Mereka berjalan beriringan menyusuri jalur setapak yang membelah hutan.
Di depan terbentang tanjakan curam, lembah berlumpur, dan sungai-sungai tanpa jembatan.
Selama hampir 12 jam, rombongan itu terus bergerak dari Ainggogin menuju Kampung Banti, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika.
Di tengah perjalanan, salah satu tenaga kesehatan dikabarkan mengalami demam tinggi yang diduga akibat malaria.
Perjalanan itu kemudian direkam dan diunggah ke media sosial.
Dalam hitungan hari, video berdurasi satu menit 39 detik tersebut menyebar luas dan memantik simpati publik.
Narasi yang menyertainya menggambarkan keterbatasan layanan kesehatan di pedalaman Papua: obat yang disebut habis, akses udara yang tidak tersedia, dan tenaga kesehatan yang harus mempertaruhkan keselamatan demi mendapatkan pertolongan.
Namun ketika video itu viral, muncul pertanyaan lain.
Mengapa para tenaga kesehatan harus berjalan kaki sejauh itu?
Pemerintah Kabupaten Mimika memiliki jawaban yang berbeda dengan narasi yang berkembang di media sosial.
Bupati Mimika Johannes Rettob bahkan secara terbuka membantah sejumlah informasi yang beredar.
Menurutnya, pemerintah tidak pernah menerima laporan resmi mengenai kebutuhan evakuasi maupun permintaan bantuan transportasi sebelum rombongan memutuskan berjalan kaki.
“Kalau ada laporan, pasti kami bantu. Bagaimana kami bisa bertindak kalau tidak ada informasi yang masuk?” kata Johannes kepada wartawan di Timika.
Pernyataan itu membuka babak lain dari kisah Aroanop.
Di satu sisi, terdapat gambaran perjuangan tenaga kesehatan yang harus menghadapi kerasnya medan pegunungan Papua.
Di sisi lain, pemerintah menyatakan sistem bantuan sebenarnya tersedia, tetapi tidak pernah diakses melalui mekanisme yang ada.
Lalu, di mana letak persoalannya?
Narasi yang Menyentuh Publik
Video perjalanan tenaga kesehatan itu dengan cepat membangun satu kesan kuat: pelayanan kesehatan di Arwanop sedang menghadapi situasi darurat.
Kehadiran seorang tenaga kesehatan yang sakit memperkuat narasi tersebut.
Apalagi perjalanan dilakukan dengan berjalan kaki menembus hutan selama berjam-jam.
Bagi masyarakat yang menyaksikannya, tidak sulit menyimpulkan bahwa negara belum sepenuhnya hadir di wilayah pedalaman.
Namun pemerintah menilai sebagian narasi itu tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Membongkar Klaim Malaria
Salah satu poin yang paling dipersoalkan pemerintah adalah dugaan adanya kasus malaria yang disebut terjadi di Arwanop.
Plt Kepala Dinas Kesehatan Mimika, Godfrits Maturbongs, menjelaskan bahwa secara epidemiologis wilayah pegunungan seperti Arwanop bukan daerah penularan aktif malaria.
Menurutnya, seseorang yang menunjukkan gejala malaria saat berada di pegunungan belum tentu tertular di lokasi tersebut.
Parasit malaria memerlukan masa inkubasi selama beberapa hari hingga dua minggu setelah seseorang digigit nyamuk Anopheles.
Selama periode itu, parasit berkembang di dalam hati sebelum akhirnya menimbulkan gejala demam, menggigil, dan sakit kepala.
Karena itu, jika ada tenaga kesehatan yang mengalami gejala malaria di Aroanop, kemungkinan besar penularan terjadi saat yang bersangkutan masih berada di wilayah dataran rendah.
Penjelasan ilmiah ini menjadi dasar pemerintah membantah kesan bahwa Aroanop sedang menghadapi wabah atau penularan malaria aktif.
Persoalan yang Lebih Besar
Meski demikian, inti persoalan Arwanop sesungguhnya mungkin bukan tentang malaria.
Fakta bahwa 15 tenaga kesehatan memilih berjalan kaki selama 12 jam menunjukkan adanya persoalan akses yang belum sepenuhnya terpecahkan.
Pemerintah mengakui saat itu penerbangan subsidi sedang terganggu karena pesawat menjalani perawatan.
Di saat bersamaan, proses pengadaan layanan transportasi udara tahun 2026 masih berlangsung melalui mekanisme tender.
Artinya, kendala transportasi memang nyata, meski pemerintah menilai situasi tersebut tidak sampai menimbulkan keadaan darurat.
Di sinilah muncul jurang persepsi antara petugas di lapangan dan birokrasi.
Bagi tenaga kesehatan yang berada berhari-hari di pedalaman, keterlambatan transportasi bisa berarti tertundanya pergantian tugas, distribusi logistik, hingga akses pelayanan kesehatan.
Sementara bagi pemerintah, setiap keputusan harus melalui mekanisme koordinasi dan pelaporan yang jelas agar sumber daya dapat digerakkan secara tepat.
Jembatan yang Belum Terbangun
Kasus Arwanop memperlihatkan bahwa persoalan pelayanan kesehatan di pedalaman Papua tidak selalu sesederhana ketersediaan obat atau transportasi.
Kadang persoalannya terletak pada komunikasi.
Pemerintah merasa tidak menerima laporan yang cukup untuk bertindak.
Sebaliknya, tenaga kesehatan di lapangan mungkin merasa kondisi yang mereka hadapi sudah cukup mendesak untuk mengambil keputusan sendiri.
Akibatnya, sebuah perjalanan kaki yang bagi para tenaga kesehatan mungkin merupakan pilihan paling realistis, berubah menjadi polemik publik setelah direkam dan dibagikan ke media sosial.
Pada akhirnya, yang dipertanyakan bukan hanya benar atau salahnya sebuah narasi viral.
Yang jauh lebih penting adalah bagaimana memastikan tidak ada lagi tenaga kesehatan yang harus memilih antara menunggu bantuan yang belum pasti datang atau berjalan kaki berjam-jam menembus hutan demi mendapatkan akses yang mereka butuhkan.
Sebab di balik perdebatan data, prosedur, dan klarifikasi, terdapat satu kenyataan yang tidak berubah: pelayanan kesehatan di pedalaman Papua masih bergantung pada orang-orang yang setiap hari bekerja di batas kemampuan manusia. (*)
Tinggalkan Balasan