FOTO BERSAMA – Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, foto bersama peserta Konferensi Internasional Rekonfigurasi Tata Kelola Sumber Daya Alam di Makassar, Sulawesi Selatan, 23–24 Juli 2026. Dalam forum yang diikuti delegasi dari 12 negara. (FOTO: HUMAS PEMPROV PAPUA TENGAH/TIMEX)
MAKASSAR, timikaexpress.id – Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, menegaskan pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Tanah Papua harus mengedepankan keadilan bagi Orang Asli Papua (OAP), menjaga kelestarian lingkungan, serta memberikan manfaat berkelanjutan bagi generasi mendatang.
Hal itu disampaikan Deinas saat menjadi pembicara dalam Konferensi Internasional bertajuk Rekonfigurasi Tata Kelola Sumber Daya Alam yang berlangsung di Makassar, Sulawesi Selatan, 23–24 Juli 2026.
Menurutnya, kekayaan alam Papua bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan amanah yang harus dikelola secara bertanggung jawab demi kesejahteraan masyarakat adat.
“Kekayaan alam ini adalah amanah leluhur. Harus dinikmati oleh masyarakat hari ini tanpa mengurangi hak generasi mendatang,” ujarnya.
Deinas mengatakan Pemerintah Provinsi Papua Tengah tengah mendorong model tata kelola baru yang menempatkan masyarakat adat sebagai bagian utama dalam kepemilikan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil sumber daya alam.
“Kami sedang membangun tata kelola yang memastikan manfaat sumber daya alam benar-benar dirasakan masyarakat yang hidup di wilayah tersebut,” katanya.
Untuk mendukung kebijakan itu, Pemprov Papua Tengah memperkuat regulasi dan kelembagaan agar pemanfaatan sumber daya alam di sektor pertambangan, perkebunan, perikanan, maupun kehutanan berlangsung secara transparan, memiliki kepastian hukum, dan melibatkan masyarakat adat secara bermakna.
Menurut Deinas, setiap pemanfaatan kekayaan alam harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal.
“Tidak boleh ada kekayaan alam yang diambil tanpa izin dan tanpa memberikan manfaat bagi masyarakat setempat,” tegasnya.
Ia menambahkan, keikutsertaan Papua Tengah dalam forum internasional tersebut menjadi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat adat sekaligus mempelajari praktik terbaik pengelolaan sumber daya alam dari berbagai negara.
“Pembangunan dan pelestarian lingkungan harus berjalan beriringan, sehingga martabat Orang Asli Papua tetap terjaga di tengah pembangunan,” ujarnya.
Konferensi tersebut diikuti akademisi, peneliti, praktisi, mahasiswa, serta pembuat kebijakan dari 12 negara, antara lain Makedonia Utara, Thailand, Spanyol, Filipina, India, Vietnam, Irak, Yordania, Malaysia, Nigeria, Pakistan, dan Korea Selatan.
Forum itu membahas berbagai isu strategis, mulai dari tata kelola sumber daya alam, pembangunan berkelanjutan, transformasi politik, hingga kebijakan publik yang berkeadilan. (*)
Tinggalkan Balasan