MENYALAMI – Uskup Keuskupan Timika, Mgr. Bernardus Bofitwos Baru, OSA, menyalami umat yang mengikuti Musyawarah Pastoral (Muspas) Mee VIII di Kabupaten Paniai, Papua Tengah, Senin (2/2/2026). (FOTO:ISTIMEWA)
PANIAI, timikaexpress.id – Uskup Keuskupan Timika, Mgr. Bernardus Bofitwos Baru, OSA, melontarkan kritik keras terhadap kebijakan pembangunan yang dinilai merugikan rakyat dan merusak lingkungan.
Seruan ini mengemuka dalam khotbah Uskup Berbardus pada pembukaan Musyawarah Pastoral (Muspas) Mee VIII di Kabupaten Paniai, Papua Tengah, Senin (2/2/2026).
Di hadapan ribuan umat dan tamu undangan, Uskup Bernardus menegaskan bahwa hakikat kepemimpinan di gereja maupun negara adalah melayani rakyat, bukan menindas.
Ia menggambarkan Yesus Kristus sebagai “jalan utama”, sementara para pemimpin seharusnya menjadi jalan kecil yang memudahkan masyarakat menuju keadilan.
Ia secara khusus menyinggung Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke serta ekspansi perkebunan kelapa sawit di berbagai daerah, termasuk Papua, yang disebutnya memicu keresahan publik.
“Rakyat menderita akibat kebijakan oligarki yang tidak berpihak pada kemanusiaan.
Jika pembangunan hanya menguntungkan segelintir orang, itu bukan kebijakan keadilan,” tegasnya.
Uskup Bernardus mengingatkan bahwa kebijakan yang merusak manusia dan alam berarti telah kehilangan nilai ilahi.
Menurutnya, penguasa wajib membuka ruang dialog dan mendengarkan suara rakyat.
Ia menekankan prinsip Vox Populi, Vox Dei atau suara rakyat adalah suara Tuhan sebagai dasar pengambilan keputusan.
Di akhir khotbah, Uskup Bernardus mengajak keluarga Kristiani meneladani Maria dan Yusuf dalam membentuk karakter generasi muda.
Melalui Muspas Mee VIII, ia berharap gereja dan pemerintah kembali menjadi pelayan masyarakat, khususnya bagi warga adat yang terdampak proyek berskala besar. (red)
Tinggalkan Balasan