FOTO BERSAMA — Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Papua Tengah, Victor Fun, berfoto bersama narasumber dan peserta penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) Papua Tengah 2025–2029 di Guest House Nabire, Rabu (26/8/2026). (FOTO:HUMAS PEMPROV PAPUA TENGAH)
NABIRE, timikaexpress.id — Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Bapperida mulai menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) 2025–2029.
Penyusunan diarahkan untuk memperkuat kebijakan pembangunan sekaligus menjawab berbagai persoalan di daerah.
Langkah tersebut diawali melalui Konsultasi Publik I Penyusunan RAD TPB/SDGs 2025–2029 di Aula Guest House Nabire, Rabu (26/8/2026).
Kegiatan dibuka Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Papua Tengah, Viktor Fun, mewakili Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa.
Kegiatan diikuti jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), tim Universitas Gadjah Mada (UGM), Bappenas, Kamar Dagang dan Industri (Kadin), serta sejumlah pemangku kepentingan.
Viktor mengatakan, penyusunan RAD TPB/SDGs menjadi langkah penting untuk menyatukan komitmen seluruh pihak dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Menurut dia, RAD TPB/SDGs tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif, tetapi harus menjadi instrumen yang dapat mengarahkan kebijakan dan program pembangunan daerah.
“Pembangunan berkelanjutan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, masyarakat, media, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan seluruh komponen masyarakat,” ujar Viktor.
Ia mengatakan, sejumlah persoalan yang menjadi perhatian dalam penyusunan RAD antara lain kemiskinan, kesenjangan antarwilayah, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, aksesibilitas, dan lingkungan hidup.
Viktor juga menekankan pentingnya menyelaraskan RAD TPB/SDGs dengan perencanaan pembangunan daerah.
Setiap target harus dilengkapi indikator, lokasi, perangkat daerah penanggung jawab, serta dukungan pembiayaan yang jelas.
Selain itu, kualitas data perlu diperkuat agar kebijakan dan target pembangunan dapat disusun secara tepat serta mudah dipantau dan dievaluasi.
Melalui konsultasi publik tersebut, para peserta diminta memberikan masukan, data, dan rekomendasi agar RAD TPB/SDGs benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan karakteristik Papua Tengah.
Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan kerja sama antara Pemprov Papua Tengah melalui Bapperida dan Fakultas Geografi UGM.
Penandatanganan disaksikan perwakilan Bappenas dan Asisten III Setda Papua Tengah.
Pemprov Papua Tengah berharap RAD TPB/SDGs 2025–2029 dapat menjadi instrumen strategis untuk memperkuat perencanaan pembangunan, terutama dalam mengatasi kemiskinan dan kesenjangan, serta memastikan pembangunan berkelanjutan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Papua Tengah. (*)
Tinggalkan Balasan