GEMBOK – Pintu utama Kantor Dinas Pendidikan digembok oleh sekelompok warga, Senin (12/8). (FOTO: GREN/TIMEX)
TIMIKAEXPRESS.id – Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika yang terletak di Jalan Poros SP 2 – SP 5 Timika, Distrik Mimika Baru-Papua Tengah digembok oleh sekelompok orang, Senin (12/8).
Akibatnya aktivitas pelayanan di Kantor Dinas Pendidikan terganggu.
Berdasarkan pantauan Timika eXpress hingga pukul 11.10 WIT, pegawai masih menunggu di depan kantor, tetapi ada juga yang langsung pulang.
Diketahui bahwa digemboknya pintu masuk Dinas Pendidikan diduga lantaran adanya masalah proyek penunjukkan langsung (PL) terhadap kontraktor Orang Asli Papua (OAP).
Bahkan pada pintu masuk kantor terdapat secarik kertas yang sengaja ditempel yang bertuliskan “Bapak Sekretaris Dinas. Kami Kontraktor Rindu. Data Proyek Dinas Pendidikan Yang Bapak Tipu Sudah Kami Peroleh”.
“Total anggaran kegiatan di Dinas Pendidikan sebesar Rp1.388.542.724.400. Ada banyak proyek di bawah Rp1 miliar yang bisa kami terlibat sesuai regulasi perpres Nomor 17 Tahun 2019”.
Kepala Bidang SD pada Dinas Pendidikan Mimika, Stefanus Leiyan saat dikonfirmasi Timika eXpress via ponsel pada Senin (12/8) mengaku dirinya kaget melihat kantor sudah digembok.
“Mungkin ada ketidakpuasan terhadap Dinas Pendidikan, tetapi hal ini sangat disayangkan. Karena dinas sebagai layanan publik, banyak yang harus dilayani, jadi sangat disayangkan,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika, Marten Kanna sudah dihubungi berulang kali belum memberikan jawaban.
Dalam berita sebelumnya, pada 9 Agustus 2024 lalu, sejumlah pengusaha (kontraktor) Orang Asli Papua (OAP) yang tergabung dalam Papua Youth Creative Hub (PYCH) Mimika melakukan aksi spontan dengan menghamburkan 14 kantong (tras bag) berisi sampah, tepat di depan pintu masuk Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) yang terletak di Jalan Poros SP 2-SP 5, Distrik Mimika Baru, Mimika-Papua Tengah.
Aksi spontan tersebut dilakukan para kontraktor OAP lantaran kecewa karena tidak adanya transparan soal pelaksanaan proyek sistem Penunjukan Langsung (PL) yang ditangani Disdik Mimika.
Padahal, beberapa waktu lalu para kontraktor OAP telah memasukan surat pengusulan hak terkait pengelolaan proyek sistem PL, namun belum bahkan tidak dijawab.
Martha Magdalena Wona selaku Kontraktor CV. Baruki mengatakan, kalau dirinya sudah berkomunikasi dengan Jeni O. Usmany selaku Kepala Dinas Pendidikan, namun ia (Martha) diarahkan ke Sekretaris Dinas Pendidikan, Marten Kanna, hanya saja jawabannya mengecewakan.
“Kami kontraktor OAP sudah tiga bulan ini kasih masuk surat untuk minta hak sebagai orang asli Papua, tapi tidak dijawab, padahal kami sudah ketemu Sekretaris Dinas Pendidikan, tapi alasannya kegiatan Otsus dan PL itu sudah habis. Yang kami kecewa karena di depan mata, kami sendiri yang saksikan ada kontraktor non OAP yang tandatangan kontrak kegiatan yang sebenarnya menjadi hak OAP. Jelas kami kecewa,” tegasnya.
Martha mensinyalir adanya oknum di Disdik yang ikut bermain, sehingga kegiatan PL yang seharusnya dikerjakan OAP, namun diberikan kepada kontraktor non OAP.
“Banyak proyek PL di Dinas Pendidikan, tapi pihak dinas tidak terbuka dengan kami kontraktor OAP, padahal secara aturan menjadi hak OAP tanpa melalui proses lelang atau tender,” tandasnya.
Hal senada juga disampaikan Kontraktor CV Bogolani, Mira Cony aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes serta menuntut hak OAP yang telah diatur dalam undang-undang.
“Kami kecewa karena dari pihak Dinas Pendidikan klaim proyek Otsus sistem PL itu sudah habis, padahal ada kontraktor non OAP yang kerja. Proyek non tender merupakan hak OAP, sehingga non OAP bisa kejar kegiatan atau proyek lain melalui proses tender. Kami datang ini tidak dengan kekerasan, tapi kami mau supaya hak kami diberikan,” tegasnya.
Mira Cony pun heran sebab selama kontraktor OAP pertanyakan kegiatan sistem PL, baik Kepala Dinas Pendidikan maupun sekretarisnya saling lempar tanggung jawab dengan alasan bahwa kegiatan itu sudah habis.
“Ini maksudnya apa? Kalau memang Kepala Dinas sudah arahkan seperti itu, kenapa sekretaris beralasan lagi? Itu berarti ada permainan,” tegasnya lagi.
Ia menambahkan, sampah dalam kemasan yang diletakan dalam trash bag, ini gambaran kotornya hati oknum di Dinas Pendidikan selaku pejabat yang menangani program kegiatan Otsus dan proyek sistem PL.
“Sekretaris Dinas Pendidikan itu selalu keluar setiap kami dating ke kantor ini, itu menandakan hatinya kotor seperti sampah yang kami hambur ini,” pungkasnya. (glt)
Tinggalkan Balasan