- Mari kita bekerja sebagai pegawai negeri dan bertanggung jawab dalam tugas dan pekerjaan kita,"
(FOTO:YOSEF/TIMEX)
TIMIKA, TimeX
Anton Bukaleng, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mimika menyoroti Penyerapan APBD 2023 yang masih rendah, meskipun telah masuk pertengahan tahun. Ia mengimbau kepada ASN di masing-masing Organisai Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Mimika agar tidak menunda-nunda pekerjaan.
“Saya mendapatkan informasi kalau realisasi program kerja dari APBD Mimika Tahun 2023 hingga bulan keenam atau pertengahan tahun, baru mencapai 14 persen, apa sebenarnya kendalanya sehingga terjadi keterlambatan pekerjaan progres dari semua OPD. Jadi pimpinan daerah dalam hal ini Plt Bupati atau Pj Sekda harus tegas kepada pimpinan OPD untuk segera melaksanakan program-program yang ada,” kata Anton Bukaleng di kantor DPRD Mimika, Senin (19/6).
Dikatakan, pemerintahan saat ini harus tetap berjalan dengan semua program yang tertuang dalam APBD Mimika 2023, dan tidak ditunda dengan alasan apapun.
“Walaupun ada beberapa kepala OPD masih berstatus Plt atau pejabat sementara, tapi program harus tetap dilaksanakan, tidak perlu alasan tunggu kepala dinas baru. Sisa enam bulan lagi akhir tahun sehingga pekerjaan harus rampung di Desember. Jadi tidak ada alasan kalau program tidak di jalankan, bagaimana mau pembahasan APBD Perubahan kalau realisasi saja baru 14 persen, ” jelasnya.
Ia berharap kepada Sekda selaku Ketua Tim Anggaran Daerah untuk memantau dan mendesak agar seluruh program dapat segera dikerjakan sehingga serapan anggaran sebelum pembahasan APBD Perubahan bisa mencapai 50 persen.
“Kalau tidak sampai 50 persen realisasinya hingga pertengahan tahun ini, Maka pembahasan APBD Perubahan saya akan kembalikan semua ke kas daerah, dan program usulan baru saya akan coret,” katanya.
Ia juga mengimbau agar jangan terpengaruh dengan berbagai isu seperti rolling ataupun lainnya.
“Segera jalankan semua program lebih khusus pekerjaan fisik karena membutuhkan waktu, harus bisa seratus persen sebelum bulan Desember berakhir,” tutupnya.
Sementara itu, Hendritte Tendiyono, Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Mimika mengingatkan para Pegawai Pemerintahan dari ASN maupun non-ASN agar tetap fokus dalam bekerja.
“Terkait dengan kegiatan-kegiatan, kita sudah berada di pertengahan bulan Juni, pertengahan tahun, untuk itu bapak ibu yang memegang kegiatan harap dilaksanakan dengan baik sesuai dengan aturannya biar kegiatan dapat berjalan dengan lancar,” kata Hendritte Tandiyono saat memimpin Apel Pagi di Lapangan Kantor Pusat Pemerintahan SP 3, Senin (19/6).
Ia meminta agar semua kegiatan non fisik dapat segera terselesaikan supaya ada penyerapan anggaran untuk APBD.
“Sudah harus diselesaikan ya kegiatan non fisik. Sosialisasi atau apa pun itu yang harus diselesaikan supaya ada penyerapan anggaran untuk APBD kita,” katanya.
Pihaknya mengingatkan kepada seluruh pegawai dari ASN dan non ASN agar tetap bekerja seperti biasa dengan tidak mendengarkan hal-hal lain.
“Mari kita bekerja sebagai pegawai negeri dan bertanggung jawab dalam tugas dan pekerjaan kita,” jelasnya.
Sebelumnya, Marthen Mallisa, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mengatakan, realisasi anggaran hingga semester I tahun 2023 baru sekitar 14 persen dari pagu Rp 5.1 Triliun.
“Dari 14 persen adalah secara keseluruhan belanja. Realisasi keuangan tahun ini sangat lambat,” kata Marthen Mallisa di hotel Horison Diana, Jumat (9/6)
ia juga menyarankan agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar segera melakukan pekerjaan-pekerjaan, sehingga realisasi keuangan dapat berjalan. (acm)
