Langkah Berani Bupati dan Ketua DPRK Puncak, Bawa Kasus Kemanusiaan ke Pusat

SERAHKAN – Bupati Kabupaten Puncak, Elvis Tabuni, didampingi Ketua DPRK Puncak, Thomas Tabuni, menyerahkan fokumen aspirasi terkait persoalan kemanusiaan di Puncak krpala Menteri HAM Republik Indonesia, Natalius Pigai. (FOTO:ISTIMEWA)

TIMIKA, timikaexpress.id – Langkah berani ditunjukkan Bupati Kabupaten Puncak, Elvis Tabuni, bersama Ketua DPRK Puncak, Thomas Tabuni, dengan membawa langsung persoalan krisis kemanusiaan di wilayahnya ke pemerintah pusat.

Bupati Puncak, Elvis Tabuni, bersama Ketua DPRK Puncak, Thomas Tabuni, menemui langsung Menteri HAM, Natalius Pigai, dan menyerahkan langsung poin-poin aspirasi terhadap permasalahan kemanusiaan.

Upaya ini dilakukan di tengah meningkatnya eskalasi konflik bersenjata di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, sepanjang April 2026 yang berdampak pada jatuhnya 15 korban jiwa dari warga sipil serta memicu gelombang pengungsian di sejumlah distrik.

Langkah tersebut dinilai bukan sekadar prosedur administratif, melainkan bentuk komitmen nyata pemerintah daerah dalam memperjuangkan keadilan dan perlindungan masyarakat sipil di tengah situasi yang tidak menentu.

Pendekatan Kemanusiaan Jadi Prioritas

Bupati Elvis Tabuni menegaskan bahwa penyelesaian konflik harus mengedepankan pendekatan kemanusiaan dan dialog, bukan semata pendekatan keamanan.

Fokus utama diarahkan pada perlindungan warga sipil, termasuk upaya menjamin keselamatan masyarakat yang masih berada di wilayah terdampak konflik.

Sebagai langkah tanggap, Pemerintah Kabupaten Puncak bersama DPRK dan Forkopimda telah menetapkan status tanggap darurat bencana non-alam.

Pendataan serta penyaluran bantuan terus dilakukan bagi warga terdampak di distrik Gome, Gome Utara, Omukia, Pogoma, dan Sinak Barat yang menjadi titik konsentrasi pengungsian.

Libatkan Komnas HAM 

Dalam memperkuat penanganan, pemerintah daerah juga menjalin koordinasi dengan Komnas HAM perwakilan Papua serta berbagai pihak kemanusiaan lainnya.

Langkah ini bertujuan memastikan perlindungan terhadap warga sipil sekaligus mendorong penyelesaian kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia.

Evaluasi Operasi Keamanan

Menanggapi insiden kekerasan di Distrik Kembru dan Pogoma, Pemkab dan DPRK Puncak turut mengawal aspirasi masyarakat yang meminta evaluasi terhadap operasi keamanan.

Evaluasi dinilai penting agar langkah penegakan hukum tetap berjalan tanpa mengorbankan keselamatan warga sipil.

Krisis kemanusiaan di Kabupaten Puncak kini menjadi perhatian luas dan membutuhkan penanganan komprehensif dari pemerintah pusat dan daerah.

Langkah yang diambil Bupati dan DPRK Puncak ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi penyelesaian konflik yang lebih humanis, berkeadilan, serta mampu memulihkan kondisi sosial masyarakat secara berkelanjutan. (*)