Junaidi Nur (FOTO: Astrid/TimeX)
TIMIKA, TimeX
Kepala Kantor Pos Cabang Mimika, Junaidi Nur mengungkapkan banyaknya keluarga penerima manfaat (KPM) yang sering berpindah-pindah menyebabkan banyak Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang tidak tersalur.
Pasalnya, alamat yang tidak jelas menjadi kendala saat penyaluran Bansos dan ketika dilakukan penelusuran KPMnya sudah pindah. Sehingga dananya dikembalikan ke pusat.
“Masyarakat di pesisir dan pegunungan yang terdata di kota itu sering tinggalkan Timika. Kadang tahap keduanya dia ambil, tapi tahap pertamanya tidak diambil,” katanya
Katanya, bantuan yang dikembalikan tahun lalu jatah untuk 1.900 KPM. Dengan nilai bantuan masing-masing Rp 600.000 per-triwulan.
Ditemui Timika eXpress, Senin (12/6), Junaidi mengatakan, untuk Bansos tahap 2 atau triwulan kedua April-Juni 2023 sudah mulai dibayarkan pada Mei sesuai dengan perintah bayar.
Penyaluran untuk 6 Distrik dalam kota mencampai 60 persen, sedangkan untuk wilayah pesisir dan pegunungan baru mulai berjalan sejak 10 Juni di Distrik Mimika Barat Tengah, selanjutnya ke wilayah Mimika Barat dan ke distrik pesisir lainnya dengan target berakhir hingga 20 Juni.
“Penyalurannya sudah tiga Minggu kami lakukan. Untuk saat ini kebetulan ada juga bantuan beras pangan, sehingga kami berinisiatif untuk mengantarkan langsung ke distriknya untuk di wilayah pesisir, dan ini sudah berjalan,” lanjutnya.
Ia menjelaskan, sejauh ini, untuk progres penyaluran, dari total data yang masuk sebanyak 16.157 KPM, telah tersalurkan sebanyak 9.300 KPM. Dan masih aktif sebanyak 6.800 KPM, yang mana 5.200 KPM di pesisir dan pegunungan. Sedangkan 1.800 KPM ada di wilayah kota dan wilayah yang terbanyak di Distrik Mimika Baru. Untuk Distrik Mimika Baru diperkirakan sekitar 1000 KPM yang belum mengambil BLT.
“Kami sudah cari ke aparat kampung dan pendamping PKH setempat untuk menginformasikan kepada yang bersangkutan. Cuma yang menjadi kendala itu masyarakat asli kita disini, tidak menetap, sering berpindah-pindah, sehingga setiap tahap penyaluran itu terpaksa kami kembalikan ke pusat, karena memang KPM yang bersangkutan tidak ada di tempat,” jelasnya.
Sedangkan untuk di wilayah pegunungan sering terkendala dengan transportasi, keamanan dan beberapa hal. Kemungkinan akan dilakukan dalam wilayah kota dan disesuaikan dengan petunjuk setelah dilakukan koordinasi bersama Dinsos.
“Tapi untuk penyaluran Bansos ini kami upayakan selesai sebelum 20 Juni. Untuk sisa yang tidak tersalurkan itu akan masuk dalam data gagal bayar dan dikembalikan dananya apabila sampai tanggal 20 Juni masih ada yang belum ambil,” katanya.
Dirinya juga menyampaikan, Bansos Tahun 2023 ada tiga, yaitu Bantuan Sosial Tunai (BST) sebesar Rp 200.000 per KPM dan diterima setiap tiga bulan, berarti Rp 600.000 per KPM. Untuk penerima PKH bervariatif mulai Rp 250.000 sampai Rp 3.150.000.
Ada pula Bansos ditambah PKH, yang mana penerima Bansos bisa juga menerima PKH yang dibagi tiga kriteria PKM untuk Tahun 2023. Penyaluran bantuan ini sudah capai 95 persen.
“Yang penyaluran Bansos plus PKH ini biasanya kami minta bantuan pendamping PKH untuk mengarahkan di mana PKM-nya,” tutupnya. (ine)
