Frits Ramandey — Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua. (FOTO: IST/TIMEX)
MIMIKA, timikaexpress.id — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua mendesak seluruh pihak menghentikan kekerasan yang terjadi di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya.
Desakan tersebut disampaikan Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey, menyusul insiden kekerasan pada 13 Agustus 2026 yang menyebabkan sejumlah warga sipil mengalami luka-luka, termasuk perempuan sebagai kelompok rentan.
Frits mengatakan Maybrat telah berada dalam siklus kekerasan yang berulang selama empat tahun terakhir.
Menurut dia, masyarakat sipil menjadi kelompok yang paling terdampak.
“Atas nama kemanusiaan, kami meminta kepada satuan-satuan tugas yang bertugas di wilayah Maybrat maupun kelompok bersenjata yang berada di sana untuk tidak menyasar warga sipil,” tegas Frits, Senin (17/8/2026).
Komnas HAM Minta Korban Segera Ditangani
Komnas HAM juga mendesak Pemerintah Kabupaten Maybrat dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memberikan penanganan medis secara cepat dan maksimal kepada para korban yang mengalami luka akibat tembakan maupun benda tajam.
Frits sekaligus menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan Komnas HAM dalam merespons peristiwa tersebut.
Ia menjelaskan, keterlambatan itu dipengaruhi kendala logistik dan keterbatasan anggaran operasional.
“Kami belum sempat datang ke lokasi karena keterbatasan anggaran. Selama delapan bulan ini, banyak peristiwa skala besar yang menyerap seluruh anggaran yang tersedia di Komnas HAM Perwakilan Papua,” jelasnya.
Menurut Frits, kondisi tersebut menjadi ironi bagi lembaga yang memiliki mandat untuk memantau dan memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Meski demikian, Komnas HAM memastikan akan tetap melakukan investigasi lapangan.
Frits menyatakan dirinya akan memimpin langsung tim kecil untuk menjenguk sekaligus memverifikasi kondisi korban yang saat ini menjalani perawatan di Sorong.
“Langkah ini sebagai bentuk tanggung jawab moral lembaga untuk memastikan hak-hak korban terpenuhi dan mendorong penyelesaian konflik yang lebih humanis di tanah Papua,” pungkasnya. (via)
Tinggalkan Balasan