DEKLARASI – Bupati Mimika membacakan Deklarasi Mimika untuk Kemajuan Toleransi dan Penguatan Harmoni dalam Tata Kebinekaan Indonesia, didampingi para pejabat daerah, perwakilan FKUB dari sejumlah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, serta berbagai elemen masyarakat dalam rangkaian KKT II 2026, Senin (16/11). (FOTO: SELVY/TIMEX)

MIMIKA, timikaexpress.id – Konferensi Kota Toleran (KKT) II Tahun 2026 di Kabupaten Mimika resmi mengakhiri rangkaian kegiatannya dengan melahirkan 11 komitmen bersama untuk memperkuat toleransi, menjaga kerukunan, serta membangun kehidupan masyarakat yang inklusif di Indonesia.

Sebelas komitmen tersebut tertuang dalam Deklarasi Mimika untuk Kemajuan Toleransi dan Penguatan Harmoni dalam Tata Kebinekaan Indonesia yang dibacakan dan ditandatangani sebagai puncak acara penutupan KKT II di Ballroom Hotel Horison Timika, Senin (16/11/2026).

Deklarasi yang dibacakan Bupati Mimika Johannes Rettob, menjadi momentum penting untuk meneguhkan komitmen bersama dalam menghormati perbedaan, merawat keberagaman, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Pembacaan dan penandatanganan deklarasi melibatkan para pimpinan daerah yang hadir dalam KKT II 2026,

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, akademisi, masyarakat sipil, dunia usaha, serta berbagai unsur pemangku kepentingan lainnya dari sejumlah daerah di Indonesia.

Keterlibatan berbagai elemen tersebut mencerminkan bahwa kerukunan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan peran aktif seluruh komponen masyarakat.

Dalam naskah deklarasi, keberagaman ditempatkan sebagai kekayaan sekaligus fondasi kehidupan bangsa.

Toleransi juga dipandang sebagai bagian penting dari demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak setiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan keyakinannya sebagaimana dijamin konstitusi.

Deklarasi ini sekaligus menegaskan bahwa membangun kehidupan yang toleran tidak cukup hanya dengan mengajak masyarakat saling menghormati perbedaan.

Pemerintah juga dituntut menghadirkan kebijakan yang menjamin kesetaraan, melindungi hak kebebasan beragama, serta mencegah segala bentuk diskriminasi terhadap warga negara.

Salah satu poin penting dalam 11 komitmen tersebut adalah penguatan peran pemerintah daerah melalui regulasi dan tata kelola pemerintahan yang inklusif.

Pemerintah daerah didorong memastikan setiap kebijakan yang dihasilkan tidak diskriminatif serta mampu memberikan perlindungan kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok minoritas, kelompok rentan, dan korban pelanggaran hak konstitusional.

Komitmen tersebut juga mencakup upaya mencegah dan menangani diskriminasi berdasarkan agama, keyakinan, etnis, gender, maupun identitas sosial.

Selain pemerintah, masyarakat sipil, tokoh agama, dan komunitas juga memiliki peran strategis dalam membangun kehidupan yang harmonis.

Penguatan peran FKUB dan forum bersama antarwarga menjadi bagian penting untuk memperkuat literasi antaragama, membuka ruang perjumpaan lintas identitas, memediasi persoalan sosial, serta mencegah potensi konflik di tengah masyarakat.

Dialog lintas agama juga didorong menjadi pendekatan utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan, termasuk terkait pendirian rumah ibadah dan interaksi antaridentitas.

Langkah ini diharapkan mampu mengurangi eksklusi serta membangun ruang kehidupan bersama yang lebih terbuka dan saling menghormati.

Di bidang pendidikan, deklarasi tersebut menekankan pentingnya penguatan pendidikan toleransi dan pemahaman keberagaman bagi generasi muda. Keterlibatan tokoh pemuda dalam deklarasi turut menegaskan pentingnya peran generasi muda sebagai agen perubahan, penggerak toleransi, penjaga persatuan, sekaligus penerus nilai-nilai kebinekaan.

Generasi muda diharapkan mampu mengambil bagian dalam membangun ruang kehidupan yang inklusif, saling menghargai, serta bebas dari sikap intoleransi.

Secara keseluruhan, 11 komitmen bersama tersebut mencakup pengembangan kebijakan publik yang toleran, perlindungan kelompok rentan, penguatan kolaborasi pemerintah dan masyarakat sipil, peningkatan dialog lintas agama, pendidikan keberagaman, hingga pembentukan jejaring kota dan kabupaten toleran serta inklusif di Indonesia.

Melalui Deklarasi Mimika, seluruh pihak berkomitmen menjadikan toleransi dan kerukunan sebagai gerakan bersama yang diwujudkan melalui kebijakan pemerintah, kolaborasi lintas sektor, serta tindakan nyata di daerah masing-masing.

Dengan demikian, hasil KKT II Tahun 2026 diharapkan tidak berhenti pada forum diskusi dan deklarasi semata, tetapi dapat diterapkan secara berkelanjutan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Penutupan KKT II melalui Deklarasi Mimika sekaligus menjadi pesan bahwa keberagaman merupakan kekuatan dalam membangun Indonesia.

Dengan semangat persaudaraan, toleransi, dan kebersamaan, seluruh elemen masyarakat diharapkan terus bersinergi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta mewujudkan kehidupan yang aman, damai, dan harmonis.(*)

Penulis: Selvy Warwuru
Editor: Maurits SDP