Kapolda Papua Tengah Minta Dukungan DPR RI untuk Pembangunan Markas Polda

RESES DPR RI – Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol. Jermias Rontini memberikan keterangan kepada Komisi III DPR RI di Hotel Rimba Papua, Timika, Jumat (24/7/2026). (FOTO:GREN/TIMEX)

MIMIKA, timikaexpress.id – Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol. Jermias Rontini meminta dukungan Komisi III DPR RI untuk pembangunan Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Papua Tengah yang permanen.

Usulan tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja reses Komisi III DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 di Hotel Rimba Papua (RPH), Timika, Jumat (24/7/2026).

Menurut Jermias, pembangunan markas permanen menjadi salah satu kebutuhan mendesak untuk memperkuat pelayanan kepolisian di Provinsi Papua Tengah yang kini memasuki usia dua tahun.

Ia mengatakan, kunjungan Komisi III DPR RI menjadi kesempatan bagi aparat penegak hukum menyampaikan kondisi riil di lapangan, termasuk berbagai kebutuhan sarana dan prasarana yang masih perlu mendapat perhatian pemerintah pusat.

“Meski masih terdapat berbagai keterbatasan, pelayanan kepada masyarakat harus terus berjalan secara optimal. Karena itu kami berharap ada dukungan terhadap penguatan fasilitas dan infrastruktur kepolisian,” ujarnya.

Selain pembangunan Markas Polda, Jermias juga mengusulkan penambahan sarana transportasi operasional untuk mendukung pelayanan keamanan di tingkat Polda, Polres, hingga Polsek yang tersebar di delapan kabupaten di Papua Tengah.

Menurutnya, usulan pembangunan Markas Polda kini telah memiliki dasar hukum yang kuat.

“Usulan pembangunan Markas Polda Papua Tengah sudah mengantongi sertifikat dan perizinan. Kami berharap dukungan DPR RI agar pembangunannya dapat segera direalisasikan,” katanya.

Jermias menambahkan, kegiatan reses tersebut juga menjadi momentum memperkuat koordinasi antarlembaga penegak hukum. Pertemuan dihadiri unsur Kejaksaan Tinggi Papua, Kejaksaan Negeri, Badan Narkotika Nasional (BNN), serta jajaran kepolisian.

Ia berharap sinergi yang terbangun melalui forum tersebut dapat semakin memperkuat penegakan hukum sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Papua Tengah.

“Kolaborasi yang kuat antarlembaga akan menjadi modal penting dalam memberikan pelayanan hukum dan keamanan yang lebih baik kepada masyarakat,” pungkasnya. (via)