Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika, Yan S. Purba. (FOTO:IST)

MIMIKA, timikaexpress.id – Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) terus memperkuat transformasi digital dengan melakukan audit seluruh aplikasi milik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sekaligus meningkatkan sistem keamanan siber guna melindungi data pemerintah dari ancaman peretasan dan kebocoran informasi.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika, Yan S. Purba, ST., M.Si., mengatakan langkah tersebut menjadi bagian dari program prioritas tahun 2026 untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik yang aman, terintegrasi, dan efektif.

Selain audit aplikasi, Diskominfo juga mengembangkan Aplikasi Satu Data yang akan mengintegrasikan seluruh data OPD ke dalam satu sistem terpadu.

Melalui sistem ini, pemerintah diharapkan lebih mudah memperoleh data yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan.

“Seluruh data OPD nantinya akan terintegrasi dalam satu sistem sehingga memudahkan pemerintah memperoleh data yang valid dan akurat,” ujar Yan di Timika, Rabu (22/7/2026).

Menurutnya, seluruh aplikasi pemerintah akan melalui proses audit keamanan dengan melibatkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Aplikasi yang belum memenuhi standar diwajibkan melakukan perbaikan hingga sesuai dengan ISO 27001, standar internasional Sistem Manajemen Keamanan Informasi.

“Keamanan menjadi prioritas utama. Jangan sampai aplikasi pemerintah menjadi celah masuk serangan siber yang dapat mengganggu pelayanan publik maupun mengancam keamanan data pemerintah,” tegasnya.

Sebagai bagian dari penguatan infrastruktur digital, Diskominfo juga membangun pusat data (data center), server, jaringan komunikasi, dan sistem pengamanan data yang terintegrasi.

Nantinya, seluruh data OPD akan dikelola dalam satu pusat data dengan pengaturan hak akses sesuai tingkat kerahasiaannya.

Tak hanya itu, pemerintah juga memperluas infrastruktur jaringan komunikasi ke sejumlah wilayah yang masih memiliki keterbatasan akses, yakni Distrik Amar, Mimika Barat Tengah, dan Tembagapura.

Seluruh perangkat telah selesai dikontrak dan saat ini dalam proses pengiriman ke Timika.

Yan optimistis penguatan keamanan siber, integrasi data, dan perluasan infrastruktur digital akan meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendukung terwujudnya pemerintahan yang modern, transparan, dan berbasis data. (*)