Bupati Mimika, Johannes Rettob. (FOTO:YUDIT/TIMEX)
MIMIKA, timikaexpress.id – Bupati Mimika, Johannes Rettob, mengingatkan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) agar memperkuat koordinasi, kolaborasi, dan komunikasi, baik di lingkungan internal pemerintahan maupun dengan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan, meningkatkan produktivitas aparatur, serta membangun hubungan yang lebih terbuka antara pemerintah dan masyarakat.
Bupati menyoroti sejumlah hal yang masih perlu dibenahi dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut pembagian tugas, pola kepemimpinan, produktivitas pegawai, dan keterbukaan informasi publik.
Pertama, terkait pembagian tugas dan koordinasi internal.
Johannes mengungkapkan, masih terdapat pimpinan OPD yang cenderung mengandalkan tiga hingga empat orang terdekat dalam menjalankan pekerjaan, sementara tugas dan tanggung jawab belum didistribusikan secara merata kepada seluruh staf.
Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan beban kerja tidak seimbang dan menghambat kelancaran arus informasi dalam organisasi.
Padahal, setiap OPD telah memiliki struktur organisasi serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang harus dijalankan secara optimal.
“Setiap OPD telah memiliki struktur dan tupoksi masing-masing. Gunakanlah itu. Distribusikan pekerjaan dengan jelas, berikan arahan, dan lakukan pengawasan,” tegasnya.
Kedua, Bupati meminta pimpinan OPD menghindari terbentuknya kelompok-kelompok eksklusif di lingkungan kerja yang berpotensi memecah kebersamaan dan mengganggu soliditas organisasi.
Menurutnya, seorang pemimpin harus mampu merangkul seluruh staf, terbuka terhadap kritik dan masukan, serta tidak merasa paling benar dalam mengambil keputusan.
“Tidak boleh ada anggapan ‘saya yang paling benar’. Kita harus membangun budaya kerja kolaboratif, saling mendukung, dan terbuka terhadap masukan,” kata Johannes Rettob.
Ketiga, Johannes mengingatkan seluruh pegawai agar meningkatkan produktivitas dan tanggung jawab dalam bekerja.
Kehadiran di kantor tidak boleh hanya sebatas memenuhi kewajiban absensi, tetapi harus disertai hasil kerja yang nyata.
Ia juga mendorong pegawai yang belum memahami tugas dan tanggung jawabnya agar aktif belajar, bertanya, dan meningkatkan kemampuan, bukan justru berdiam diri tanpa menghasilkan pekerjaan.
Keempat, Bupati menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat.
Setiap OPD diminta lebih proaktif menyampaikan program, kegiatan, capaian, serta hasil kerja pemerintah agar masyarakat mengetahui apa yang telah dilakukan.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya memberikan penjelasan ketika muncul isu negatif di tengah masyarakat.
Komunikasi publik harus dibangun secara terbuka, sederhana, jujur, dan berdasarkan fakta.
“Jangan menunggu munculnya isu negatif baru pemerintah menjelaskan kinerjanya. Penjelasan yang disampaikan cukup sederhana, jujur, dan berbasis fakta tanpa perlu berdebat di media sosial,” jelasnya.
Johannes menegaskan, seluruh arahan tersebut tidak cukup hanya dijawab dengan pernyataan kesiapan, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan dan perubahan nyata dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
“Mari kita tunjukkan bahwa kita mampu bekerja dengan cepat, tepat, dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Mimika,” lanjutnya.
Ia berharap seluruh jajaran Pemkab Mimika dapat menjadikan arahan tersebut sebagai pedoman dalam membangun budaya kerja yang lebih profesional, solid, produktif, dan terbuka terhadap masyarakat.
Perbaikan tata kelola pemerintahan, menurutnya, harus dimulai dari lingkungan kerja masing-masing, melalui koordinasi yang baik, pembagian tugas yang jelas, kepemimpinan yang merangkul, peningkatan kualitas aparatur, serta komunikasi publik yang transparan.
Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Mimika diharapkan semakin efektif dan mampu memberikan pelayanan serta manfaat nyata bagi masyarakat. (*)
Tinggalkan Balasan