BMKG Timika Gelar SLMP Penerbangan, Tidak Ada Toleransi Terhadap Kesalahan Analisis Data Cuaca
SLMP- Tampak suasana saat kegiatan Sekolah Lapang Meteorologi Penerbangan (SLMP) di Hotel Horison Ultima, Kamis (15/6). (FOTO:YOSEF/TIMEX)
TIMIKA, TimeX
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Timika menggelar kegiatan Sekolah Lapang Meteorologi Penerbangan (SLMP) Tahun 2023 di lingkungan Stasiun Meteorologi Kelas III Mozez Kilangin pada Kamis (15/6). Kegiatan ini akan berlangsung hingga 17 Juni 2023 di Hotel Horison Ultima.
Kegiatan ini dibuka Willem Wandik, Anggota DPR RI Komisi V dan dihadiri Paulus Dumais, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Mimika, para peserta sekitar 45 orang serta undangan lainnya.
Paulus Dumais, mengatakan, pembangunan konektivitas dari ujung barat ke timur Indonesia terus dilakukan oleh pemerintah, hal ini dilakukan guna memperkuat hubungan antar pulau ini agar pembangunan dapat meminimalisir disparitas biaya logistik antar daerah yang curam, dengan harga yang sama bisa dirasakan di Indonesia bagian barat, tengah dan timur.
Namun khusus untuk wilayah Papua karena kondisi geografisnya sebagian besar kontur wilayahnya sangat bervariasi terdiri dari pegunungan terjal dan lembah serta tidak tersedia transporasi darat, sehingga sangat bergantung pada transportasi udara.
“Sehubungan hal tersebut maka peran Bandara di wilayah Papua dan Papua Barat sangat vital bagi masyarakat untuk kepentingan ekonomi, pemerintahan dan aktivitas sosial,” jelasnya.
Untuk mendukung hal tersebut maka kemampuan petugas Bandara, airlines, dan airnav dianggap perlu dibekali pengetahuan tentang pelayanan informasi cuaca untuk penerbangan.
Sementara itu, Willem Wandik, Komisi V DPR RI mengatakan, kondisi geografis Tanah Papua sebagian besar masih memiliki wilayah tutupan hutan yang cukup besar, bentangan pegunungan besar terhampar begitu luas, sehingga Pulau Papua dapat disebut sebagai “Benua Kecil” di wilayah pasifik, sebab Pulau Papua memiliki luasan 785 ribu km persegi, dan bagian dari Indonesia mencapai 418 ribu km persegi.
Tantangan yang dihadapi di Tanah Papua, adalah aksesibilitas terhadap pusat pusat pemerintahan (kabupaten/kota/distrik/kampung) yang belum memadai, Jalur Jalan Nasional, provinsi dan kabupaten, masih banyak yang belum terhubung..
Padahal eksistensi sebuah negara itu dipengaruhi oleh “seberapa besar layanan pemerintahan dan aktivitas ekonomi” suatu masyarakat dapat di akses. Selama bertahun tahun lamanya, bahkan sejak era misionaris masuk ke berbagai wilayah terisolir di Tanah Papua, jalur transportasi penerbangan menjadi sarana terpenting dan vital bagi upaya mengakses wilayah pelayanan di Tanah Papua.
Oleh karena itu, upaya untuk menjamin operasionalisasi penerbangan yang aman, tertib, zero accident, dan juga berbiaya murah, menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pelayanan penerbangan di Tanah Papua.
“Peran BMKG dalam dunia penerbangan di Tanah Papua pun menjadi sangat vital dan fundamental. Kami menaruh kepercayaan “trust” dan juga titipan amanah kepada BMKG wilayah kerja Sentani, Jayapura, maupun Timika agar aspek peningkatan sumber daya manusia (skill, pengetahuan, pengalaman, keterampilan), resources peralatan, dan juga dukungan pendanaan yang telah Komisi V DPR RI berikan melalui hak budgeting di Parlemen RI bersama Mitra Kerja Kami di Pemerintah Pusat, agar terus di tingkatkan dari sisi kualitas pelayanannya,” katanya.
Selain berkedudukan sebagai pengawas pelaksana tugas pemerintah, pihaknya juga dalam hal posisi sebagai bagian dari elemen masyarakat pengguna jasa penerbangan di Tanah Papua, mewanti-wanti kepada semua stakeholder yang bertanggungjawab, untuk menerapkan SPM (standar pelayanan minimum) penerbangan yang zero accident.
“Tidak ada toleransi terhadap kesalahan analisis data cuaca, karena itu menyangkut nyawa banyak orang di atas Tanah Papua. Kami berharap melalui Diklat yang diselenggarakan dalam bentuk sekolah lapang meteorologi dapat menghasilkan Sumber Daya Manusia yang profesional, kredibel, bekerja dengan sungguh sungguh, “adaptable” terhadap perubahan iklim/cuaca yang dapat menggangu keamanan dan keselamatan penerbangan di Tanah Papua,” katanya. (acm)