PAPARKAN KEBIJAKAN – Empat perwakilan pemerintah daerah mengikuti Sesi VI Paralel Tematik Panel D bertajuk “Kebijakan Pemerintah Daerah untuk Kota Toleran” dalam Konferensi Kota Toleran II di Hotel Horison Diana, Timika, Senin (16/11/2026). Diskusi membahas strategi penyelesaian konflik, perlindungan rumah ibadah, penguatan regulasi, dan pelibatan generasi muda. (FOTO: SELVY/TIMEX)
MIMIKA, timikaexpress.id – Penyelesaian konflik sosial, perlindungan rumah ibadah, penguatan regulasi, hingga pelibatan generasi muda menjadi sejumlah strategi pemerintah daerah dalam menjaga kerukunan antarumat beragama.
Berbagai pengalaman tersebut dibagikan empat kepala daerah dalam Sesi VI Paralel Tematik Panel D bertajuk “Kebijakan Pemerintah Daerah untuk Kota Toleran” pada Konferensi Kota Toleran II di Hotel Horison Diana, Timika, Senin (16/11/2026).
Diskusi menghadirkan Wali Kota Bogor Dedie Abdu Rachim, Bupati Sambas H. Satono, Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani, dan Wali Kota Tegal H. Dedy Yon Supriyono. Sesi tersebut dimoderatori Peneliti Senior SETARA Institute, Ikhsan Yosarie.
Wali Kota Bogor Dedie Abdu Rachim mengatakan, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menyelesaikan persoalan intoleransi melalui pendekatan dialog dan kebijakan berkelanjutan.
Ia mencontohkan sejumlah persoalan yang pernah terjadi di Bogor, termasuk kasus GKI Yasmin.
Pemerintah Kota Bogor akhirnya menyiapkan lahan milik pemerintah daerah sebagai lokasi pembangunan gereja setelah persoalan tersebut berlangsung bertahun-tahun.
“Peran pemerintah ternyata lebih sentral apabila mengambil langkah-langkah yang tepat,” ujarnya.
Selain dialog, Pemkot Bogor juga memperkuat pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan sebagai upaya jangka panjang mencegah konflik sosial.
Sementara itu, Bupati Sambas H. Satono mengingatkan pengalaman konflik sosial yang pernah terjadi di wilayahnya pada 1997.
Menurutnya, kerukunan yang terjaga saat ini merupakan hasil kerja bersama pemerintah dan seluruh elemen masyarakat.
Ia menekankan pentingnya kehadiran kepala daerah di tengah masyarakat tanpa membedakan suku, agama, maupun latar belakang.
“Kuncinya hari ini pemerintah harus hadir di semua komponen, semua suku bangsa, semua agama kita rawat bersama-sama. Rangkul semua, berjalan, berdiri, duduk sama-sama tinggi sama rendah,” kata Satono.
Berbeda dengan pendekatan tersebut, Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani memaparkan konsep “Harmoni Budaya” yang bertumpu pada keselarasan, keseimbangan, saling menghormati, dan pencegahan konflik sosial.
Pemkot Surakarta juga memiliki Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat.
Implementasinya diperkuat melalui kolaborasi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), edukasi di sekolah, pencegahan perundungan, serta pengembangan kampung toleransi.
Selain itu, kegiatan seni, festival budaya, kirab kerukunan, dan ornamen perayaan hari besar keagamaan di ruang publik dimanfaatkan sebagai sarana mempererat hubungan masyarakat lintas agama.
“Kita ingin semua rumah ibadah terlindungi, aduan masyarakat terkait ketidaksetaraan maupun ketidaknyamanan bisa cepat ditangani, dan konflik dapat dicegah dengan baik,” ungkap Astrid.
Adapun Wali Kota Tegal H. Dedy Yon Supriyono memaparkan penguatan kelembagaan dan regulasi sebagai landasan pemeliharaan kerukunan.
Pemkot Tegal meningkatkan dukungan anggaran bagi FKUB serta membentuk Forum Pemuda Antarumat (Formap) melalui SK Wali Kota Nomor 1 Tahun 2026.
Selain itu, terdapat dua regulasi yang menjadi pedoman, yakni Perda Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Perda Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
Dedy juga menyinggung penyelesaian persoalan usulan pendirian rumah ibadah yang telah berlangsung selama 34 tahun.
Persoalan tersebut akhirnya mencapai kesepakatan pada Juli 2026 melalui mediasi yang melibatkan Kementerian Agama, MUI, dan pemerintah daerah.
Menurutnya, menjaga toleransi membutuhkan komitmen kepala daerah, dukungan anggaran, serta keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
Berbagai pengalaman tersebut menunjukkan bahwa toleransi tidak cukup dibangun melalui regulasi, tetapi juga membutuhkan kehadiran pemerintah, perlindungan hak masyarakat, dialog, dan pendidikan sejak dini. (*)








Tinggalkan Balasan