Bupati Mimika Johannes Rettob. (FOTO:DOK.TIMEX)
MIMIKA, timikaexpress.id – Bupati Mimika Johannes Rettob menegaskan tidak terlibat dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mimika. Meski demikian,
ia mengakui telah dua kali dipanggil penyidik Polda Papua Tengah untuk dimintai keterangan sebagai saksi.
Rettob mengatakan, pemanggilan pertama dilakukan ketika perkara tersebut masih dalam tahap penyelidikan.
Sementara pemanggilan kedua berlangsung setelah kasus tersebut ditingkatkan ke tahap penyidikan.
Hal itu disampaikan Johannes Rettob kepada awak media di Hotel Horison Diana Timika, Senin (16/11/2026).
Menurut Rettob, penyidik meminta keterangannya untuk mendalami proses pemberian dana hibah kepada KPU Mimika, termasuk kaitannya dengan pergantian kepemimpinan daerah selama periode pengelolaan anggaran tersebut.
“Benar, polisi memanggil saya untuk meminta keterangan sebagai saksi. Saya sudah pernah dipanggil pada saat penyelidikan untuk memberikan klarifikasi. Sekarang, setelah status kasus dinaikkan menjadi penyidikan, polisi memanggil saya lagi untuk memberikan keterangan,” ujar Rettob.
Ia menjelaskan, dalam periode pengelolaan dana hibah tersebut terjadi beberapa kali pergantian kepala daerah.
Karena itu, penyidik perlu meminta keterangan dari para bupati yang pernah menjabat untuk mendalami proses pemberian dan pengelolaan dana hibah KPU Mimika.
Rettob menyebutkan, terdapat empat kepala daerah yang berkaitan dengan periode tersebut dan seluruhnya dimintai keterangan oleh penyidik.
Namun, ia menegaskan bahwa pada tanggal-tanggal yang menjadi perhatian penyidik, dirinya sudah tidak lagi menjabat sebagai kepala daerah.
“Saat itu terjadi beberapa kali pergantian bupati. Ada empat bupati terkait dalam periode tersebut dan semuanya tentu diperiksa. Kebetulan pada tanggal-tanggal yang dipertanyakan itu saya sudah tidak menjabat, karena sudah diberhentikan. Saya juga tidak pernah terlibat, bahkan mengetahui pun tidak,” tegasnya.
Rettob menilai pemanggilan dan permintaan keterangan oleh penyidik merupakan bagian yang wajar dalam proses penegakan hukum.
Terlebih, terdapat beberapa kali pergantian kepemimpinan selama periode pengelolaan dana hibah tersebut.
Ia kembali menegaskan bahwa kehadirannya memenuhi panggilan penyidik merupakan bentuk tanggung jawab sebagai warga negara dalam membantu proses hukum, bukan menunjukkan keterlibatannya dalam perkara tersebut.
“Dua kali saya dipanggil. Pertama saat penyelidikan untuk memberikan klarifikasi, kemudian yang kedua setelah kasusnya naik ke penyidikan dan saya datang memberikan keterangan sebagai saksi,” pungkasnya.
Sementara itu, perkembangan penanganan dugaan korupsi dana hibah KPU Mimika serta materi pemeriksaan terhadap para saksi masih ditangani kepada penyidik Polda Papua Tengah. (via)








Tinggalkan Balasan