PEMBUKAAN KKT II – Bupati Mimika Johannes Rettob bersama Wakil Bupati Emanuel Kemong dan sejumlah delegasi memukul tifa sebagai tanda resmi dibukanya Konferensi Kota Toleran (KKT) II Tahun 2026 di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Minggu (15/11). (FOTO: SELVY/TIMEX)

MIMIKA, timikaexpress.id – Konferensi Kota Toleran (KKT) II Tahun 2026 resmi dibuka di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Minggu (15/11). Forum ini menjadi momentum memperkuat komitmen bersama dalam merawat keberagaman sekaligus mendorong peran aktif pemerintah daerah membangun kehidupan masyarakat yang toleran, inklusif, dan damai.

Pembukaan konferensi ditandai dengan pemukulan tifa oleh Bupati Mimika Johannes Rettob bersama Wakil Bupati Emanuel Kemong dan sejumlah delegasi KKT II.

Dalam sambutannya, Johannes mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga semangat toleransi dengan menghargai dan menghormati perbedaan suku, agama, budaya, serta latar belakang sosial.

Menurut dia, keberagaman bukanlah penghalang untuk membangun kebersamaan. Sebaliknya, kemajemukan merupakan modal sosial yang harus dirawat untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang damai, rukun, dan demokratis.

Johannes berharap KKT II tidak sekadar menjadi forum pertemuan dan diskusi, tetapi juga menghasilkan gagasan serta langkah konkret untuk memperkuat kerukunan umat beragama dan hubungan antarsesama.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta dan pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan konferensi. Komitmen yang dibangun melalui forum tersebut diharapkan memberikan manfaat bagi Mimika dan menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia.

Sementara itu, Direktur SETARA Institute, Halili Hasan, menekankan bahwa penguatan toleransi tidak dapat hanya mengandalkan kebijakan pemerintah pusat. Prakarsa pemerintah daerah dan keterlibatan masyarakat sipil justru menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem toleransi.

Menurut Halili, istilah Kota Toleran dalam KKT memiliki cakupan yang luas. Istilah kota tidak semata-mata merujuk pada wilayah yang berstatus administratif kota, tetapi juga mencakup kabupaten, provinsi, hingga masyarakat sipil sebagai bagian dari upaya membangun kehidupan yang harmonis.

“Konferensi Kota Toleran maknanya luas. Kota di sini bukan hanya unit pemerintahan yang bernama kota, tetapi juga kabupaten, provinsi, bahkan seluruh masyarakat sipil,” ujarnya.

Ia menjelaskan, KKT menjadi ruang untuk membahas perkembangan toleransi di daerah, mulai dari kebijakan dan regulasi hingga pertukaran pengetahuan serta praktik baik dalam membangun masyarakat yang inklusif.

Halili juga menyoroti pentingnya tiga pilar kepemimpinan dalam memperkuat ekosistem toleransi, yakni kepemimpinan politik, ekonomi, dan sosial. Ketiganya harus berjalan beriringan agar perbedaan identitas tidak berkembang menjadi sumber konflik dan perpecahan.

Selain itu, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dinilai memiliki posisi strategis sebagai infrastruktur sosial untuk menjaga kerukunan, membangun komunikasi, serta memperkuat hubungan antarumat beragama.

Penguatan toleransi juga perlu dilakukan melalui pendidikan, terutama bagi generasi muda. Halili mengingatkan bahwa perkembangan teknologi dan media sosial harus dimanfaatkan secara positif sebagai sarana memperluas komunikasi dan menumbuhkan sikap saling menghargai.

Di sisi lain, ia mengakui bahwa perubahan regulasi di tingkat nasional terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan membutuhkan proses panjang. Karena itu, inisiatif pemerintah daerah dapat menjadi langkah strategis yang lebih memungkinkan untuk segera dilakukan.

“Maka yang paling gampang bisa kita lakukan hari ini adalah mendorong prakarsa Mimika. Itu merupakan momentum baik untuk mendorong pemerintah daerah,” ungkapnya.

Melalui penyelenggaraan KKT II di Mimika, Halili berharap pemerintah daerah bersama masyarakat sipil dapat memperkuat berbagai inisiatif dan praktik baik dalam merawat keberagaman. Dengan demikian, konferensi tidak berhenti sebagai ruang diskusi, tetapi mampu melahirkan tindakan nyata untuk menjamin toleransi serta kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. (*)

Penulis: Selvy Warwuru
Editor: Maurits SDP