Kepala Bappeda Kabupaten Mimika, Septinus Timang. (FOTO:YUDIT/TIMEX)
MIMIKA, timikaexpress.id – Penguatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) menjadi salah satu fondasi utama dalam mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Mimika.
Karena itu, dua tahun pertama pemerintahan daerah diarahkan pada konsolidasi birokrasi, penguatan manajemen talenta, serta pembenahan sistem kepegawaian.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Mimika, Septinus Timang, mengatakan, pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada ketersediaan anggaran dan program, tetapi juga kualitas sumber daya manusia yang menjalankan roda pemerintahan.
“Kalau kita berbicara pembangunan di Mimika, hal pertama yang harus kita perhatikan adalah kapasitas aparatur negara, khususnya Aparatur Sipil Negara. Hal ini benar-benar harus kita dorong,” ujarnya.
Menurut Septinus, penguatan manajemen talenta harus dilaksanakan secara konsisten dan sejalan dengan enam visi kepala daerah.
Terutama misi pertama, kedua, dan ketiga yang memberikan perhatian pada peningkatan kapasitas serta kualitas ASN.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui mekanisme profiling untuk memetakan kompetensi dan kemampuan aparatur.
Melalui mekanisme tersebut, pemerintah daerah mengusulkan calon pejabat kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mendapatkan pertimbangan teknis (pertek) apabila memenuhi persyaratan.
Mekanisme ini dinilai lebih efisien dibandingkan pola pengisian jabatan sebelumnya yang membutuhkan biaya relatif besar, khususnya untuk jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon II.
Septinus mengungkapkan, selama dua tahun terakhir, pemerintah daerah lebih banyak melakukan konsolidasi dan pembenahan sistem kepegawaian.
Hingga kini, masih terdapat ratusan jabatan administrator (eselon III) dan pengawas (eselon IV) yang belum terisi.
Menurutnya, pengelolaan kepegawaian saat ini harus dilakukan secara cermat karena setiap keputusan memiliki konsekuensi administratif maupun hukum.
Oleh sebab itu, pengisian jabatan dan penataan birokrasi perlu dilaksanakan secara bertahap sesuai ketentuan yang berlaku.
Setelah fondasi birokrasi semakin kuat, pemerintah daerah diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan program pembangunan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat, mulai dari tingkat kampung hingga perkotaan.
Salah satu program yang didorong adalah konsep satu distrik satu produk unggulan.
Program ini diarahkan untuk mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sekaligus mengoptimalkan potensi pariwisata di setiap distrik.
Mimika juga telah memiliki dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPDA) yang ditetapkan pada 2023.
Dokumen tersebut memuat sejumlah potensi wisata, mulai dari wisata budaya, alam, dan sejarah di Kekwa, hingga wisata religi di Kipia serta wisata kuliner.
Selain pengembangan ekonomi dan pariwisata, kebutuhan ruang terbuka hijau serta fasilitas aktivitas bagi generasi muda juga menjadi perhatian pemerintah daerah.
Salah satunya penyediaan ruang publik dan tempat bermain skateboard sebagai sarana aktivitas positif bagi anak muda.
Septinus menjelaskan, masa pemerintahan saat ini berada pada tahap awal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) selama 20 tahun menuju 2045.
Karena itu, penguatan fondasi pembangunan menjadi perhatian penting, mencakup kapasitas aparatur, tata ruang, kelembagaan, hingga regulasi.
Dengan selesainya tahapan konsolidasi dan penguatan kapasitas ASN, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diharapkan dapat bergerak lebih cepat dalam menerjemahkan visi dan misi kepala daerah menjadi program kerja konkret.
“Dua tahun ini kita lebih banyak membangun fondasi. Di tahun-tahun ke depan, kita diharapkan sudah lebih banyak melakukan aksi nyata, terutama menerjemahkan visi dan misi pimpinan daerah ke dalam pembangunan dari tingkat kampung hingga ke kota,” tutup Septinus. (*)
Tinggalkan Balasan