PENGUATAN DEMOKRASI – Peserta mengikuti Workshop Penguatan Riset, Advokasi, dan Pengembangan Jaringan Aktor Lokal untuk Perlindungan Warga Sipil dan Penguatan Demokrasi di Papua yang digelar di Hotel Horison Diana, Timika, Kamis (25/6/2026). (FOTO: MEGA IRIANTI/TIMEX)
MIMIKA, timikaexpress.id – Pemerintah Kabupaten Mimika menegaskan komitmennya dalam mendukung penguatan kapasitas riset, advokasi, serta pengembangan jejaring aktor lokal guna mendorong perlindungan warga sipil dan penguatan demokrasi di Papua.
Komitmen tersebut disampaikan Staf Ahli Bupati Mimika Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Fransiskus Bokeyau, saat membuka Workshop Penguatan Riset, Advokasi, dan Pengembangan Jaringan Aktor Lokal untuk Perlindungan Warga Sipil dan Penguatan Demokrasi di Papua yang diselenggarakan Merah Putih Strategis Indonesia (MPSI) di Hotel Horison Diana, Timika, Kamis (25/6/2026).
Dalam sambutannya, Fransiskus Bokeyau menyampaikan apresiasi kepada MPSI atas inisiatif menghadirkan forum yang dinilai strategis dalam mendukung pembangunan masyarakat Papua.
Menurutnya, penguatan demokrasi di Papua membutuhkan upaya berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan kualitas riset, pengembangan jejaring antarpemangku kepentingan, serta advokasi yang konstruktif dan bertanggung jawab.
“Tema yang diangkat dalam workshop ini sangat relevan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat saat ini. Penguatan demokrasi di Papua memerlukan peningkatan kapasitas SDM, kualitas riset, jejaring yang kuat, serta advokasi yang mampu mendorong perubahan positif,” ujarnya.
Ia menjelaskan, riset yang berkualitas menjadi fondasi penting dalam menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran.
Melalui penelitian yang baik, berbagai persoalan masyarakat dapat dipahami secara objektif sehingga mampu melahirkan solusi yang berkelanjutan dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Selain itu, advokasi yang konstruktif dinilai berperan penting dalam memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
Advokasi tidak hanya menjadi sarana penyampaian aspirasi, tetapi juga wadah membangun dialog, memperkuat kolaborasi, serta mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Fransiskus menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak dapat dicapai oleh pemerintah semata.
Diperlukan sinergi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, lembaga pendidikan, tokoh adat, tokoh agama, komunitas pemuda, kelompok perempuan, dan seluruh elemen masyarakat.
“Dengan jaringan yang kuat, kita dapat saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya pendekatan pembangunan yang mengedepankan nilai kemanusiaan, keadilan sosial, penghormatan terhadap hak-hak warga negara, serta semangat persatuan dan kebersamaan, mengingat Papua memiliki keragaman budaya dan dinamika sosial yang unik.
Dalam kesempatan itu, Fransiskus menegaskan bahwa perlindungan warga sipil merupakan tanggung jawab bersama.
Setiap warga negara berhak memperoleh rasa aman, perlindungan hukum, akses terhadap pelayanan publik, serta kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
Ia berharap workshop tersebut tidak hanya menjadi ruang diskusi dan pertukaran gagasan, tetapi juga menghasilkan rekomendasi, strategi, dan langkah konkret yang dapat diimplementasikan secara berkelanjutan untuk mendukung pembangunan Papua yang inklusif dan demokratis.
“Pemerintah Kabupaten Mimika senantiasa terbuka untuk bekerja sama dengan berbagai pihak dalam mendukung program-program yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat masyarakat sipil, serta mendorong pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Workshop yang mengusung tema “Membangun Kapasitas Riset, Advokasi, dan Jejaring Aktor Lokal untuk Perlindungan Warga Sipil dan Penguatan Demokrasi di Papua” ini diharapkan menjadi wadah kolaborasi berbagai pemangku kepentingan dalam memperkuat perlindungan warga sipil, meningkatkan kualitas demokrasi, serta mendukung pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan di Papua, khususnya Kabupaten Mimika. (*)
Tinggalkan Balasan