Pastor Markus Solo Kewuta SVD (FOTO:ISTIMEWA)
ROMA, timikaexpress.id – Staf Dikasteri Dialog Antaragama Takhta Suci Vatikan, Pastor Markus Solo Kewuta SVD, menilai Indonesia perlu memperkuat kesejahteraan ekonomi yang berkeadilan serta memperluas dialog lintas agama untuk menjaga stabilitas perdamaian di dalam negeri.
Pernyataan itu disampaikan Pastor Markus, yang akrab disapa Padre Marco, usai menghadiri briefing peluncuran Global Peace Index (GPI) 2026 di Kedutaan Besar Australia untuk Takhta Suci Vatikan, Roma, Senin (22/6/2026) waktu setempat.
“Saat ini dan ke depan Indonesia membutuhkan stabilitas kesejahteraan ekonomi serta dialog lintas agama agar perdamaian dapat terus terjaga,” ujar Padre Marco.
Ia menjelaskan, Institute for Economics and Peace (IEP), lembaga riset independen yang berbasis di Sydney, Australia, menyusun Indeks Perdamaian Global berdasarkan sejumlah indikator, di antaranya kondisi ekonomi, tingkat keamanan, stabilitas sosial, serta berbagai faktor lain yang memengaruhi perdamaian suatu negara.
Menurutnya, aspek kesejahteraan ekonomi menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan stabilitas sosial.
Penilaian tersebut mencakup indikator seperti Produk Domestik Bruto (PDB), Produk Nasional Bruto (PNB), devisa negara, hingga distribusi sumber daya yang mencerminkan keadilan sosial.
“Kesejahteraan ekonomi memang bukan satu-satunya ukuran perdamaian, tetapi masyarakat yang hidup sejahtera cenderung memiliki tingkat konflik yang lebih rendah,” katanya.
Selain faktor ekonomi, Padre Marco menilai dialog lintas agama juga berperan besar dalam membangun kehidupan masyarakat yang damai, mengingat sebagian besar penduduk dunia memeluk agama.
Mengacu pada Global Peace Index 2026, Indonesia berada di peringkat ke-69 dunia atau masuk kategori medium peace.
Posisi tersebut turun dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di peringkat ke-49.
Sementara itu, Malaysia menempati peringkat ke-12 dan masuk kategori high peace, naik satu peringkat dibandingkan tahun 2025.
Menurut Padre Marco, penurunan peringkat Indonesia menjadi pengingat penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kebijakan yang mendorong pemerataan kesejahteraan serta mempererat kerukunan antarumat beragama.
Ia berharap pemerintah dapat menjadikan hasil riset tersebut sebagai salah satu referensi dalam menyusun kebijakan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan harmoni sosial.
“Cukup memajukan dua sektor ini secara signifikan, yaitu kesejahteraan ekonomi yang berlandaskan keadilan sosial dan dialog lintas agama. Saya yakin keduanya akan menjadi fondasi penting bagi terciptanya perdamaian yang berkelanjutan,” ujarnya. (*)
Tinggalkan Balasan