MONITORING – Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong, yang juga Ketua Satuan Tugas (Satgas) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Mimika bersama tim gabungan saat monitoring ke dapur SPPG yang ada di Mimika, Rabu (15/4/2026) (FOTO:YUDITH SANGGU/TIMEX)
TIMIKA, timikaexpress.id – Hasil monitoring Satuan Tugas (Satgas) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Mimika menunjukkan sebagian besar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) masih terkendala fasilitas pendukung.
Dari total 18 SPPG yang beroperasi sejak Juli 2025, tujuh di antaranya telah beroperasi dengan baik dan memenuhi standar kebersihan serta kesehatan.
Sementara itu, 11 lainnya masih dihentikan sementara (suspend) karena belum melengkapi sarana prasarana dan administrasi.
Dalam monitoring yang dilakukan, pada Rabu (15/4/2026), tim meninjau langsung proses pengelolaan makanan, mulai dari tahap memasak, kebersihan dapur, hingga distribusi ke sekolah-sekolah.
Tujuh lokasi yang aktif dinilai layak dan tidak menimbulkan dampak bagi lingkungan maupun penerima manfaat.
Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong yang juga Ketua Satgas MBG Kabupatrn Mimika, mengatakan pemerintah mendorong pengelola SPPG yang masih terkendala agar segera melakukan pembenahan.
“Yang tujuh sudah berjalan baik. Untuk 11 lainnya kami minta segera melengkapi dokumen dan fasilitas agar bisa kembali beroperasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, beberapa pengelola menyatakan siap menyelesaikan perbaikan dalam waktu dua hingga tiga minggu ke depan.
Selain itu, Emanuel mengingatkan bahwa program MBG bersifat sebagai tambahan asupan gizi bagi anak, bukan menggantikan peran orang tua dalam memenuhi kebutuhan makan sehari-hari.
“Anak tetap harus makan dari rumah. Program ini hanya sebagai pelengkap, bukan pengganti,” katanya.
Koordinator Regional Badan Gizi Nasional (BGN) Papua Tengah, Nalensius Situmorang, menyebutkan sebagian besar SPPG yang dihentikan sementara terkendala fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Menurut dia, penghentian operasional telah diberlakukan sejak 1 April 2026 setelah sebelumnya diberikan peringatan dan tenggat waktu perbaikan.
“Ini bukan langkah mendadak. Kami sudah mengingatkan sejak awal agar fasilitas dilengkapi. Jika belum terpenuhi, operasional dan anggaran bisa ditahan sementara,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya pengelolaan limbah yang baik untuk menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat.
Ke depan, pemerintah berencana mengembangkan program MBG ke wilayah terpencil dengan memanfaatkan potensi pangan lokal serta melibatkan sektor koperasi, pertanian, dan peternakan guna menjaga keberlanjutan pasokan.
Pemerintah memastikan evaluasi akan terus dilakukan agar seluruh SPPG dapat beroperasi sesuai standar dan tujuan program dalam meningkatkan gizi masyarakat dapat tercapai. (*)














Tinggalkan Balasan