Uskup Timika Desak Presiden Kurangi Pasukan Militer di Pedalaman Papua

SERUAN MORAL – Uskup Keuskupan Timika, Mgr. Bernardus Bofitwos Baru, OSA, menyampaikan pandangannya terkait situasi keamanan dan kehidupan masyarakat di pedalaman Papua, Rabu (7/1/2026). FOTO:GREN/TIMEX)

TIMIKA, timikaexpress.id — Uskup Keuskupan Timika, Mgr. Bernardus Bofitwos Baru, OSA, menyerukan kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, agar menarik kembali atau setidaknya mengurangi keberadaan pasukan militer di wilayah pedalaman Papua.

Seruan tersebut disampaikan Uskup Timika kepada awak media di ruang kerjanya, Rabu (7/1/2026).

“Militerisme ini sudah berulang kali kami serukan agar Presiden tarik kembali pasukan, atau paling tidak mengurangi dan tidak menambah lagi. Penambahan pasukan dan pembukaan pos-pos baru di pedalaman Papua telah mengambil ruang hidup masyarakat,” ujar Uskup Bernardus.

Menurutnya, peningkatan kehadiran militer di wilayah pedalaman berdampak langsung pada kehidupan masyarakat adat.

Ruang gerak warga semakin terbatas, bahkan tidak lagi leluasa menjalani pola hidup tradisional seperti berburu dan berkebun.

“Tempat berburu dan berkebun sudah tidak ada lagi karena dijadikan lokasi pembangunan pos-pos militer. Kehidupan masyarakat tidak seperti sebelumnya,” ungkapnya.

Uskup Bernardus juga menyoroti pembatasan aktivitas warga yang kerap dilakukan dengan pengawalan aparat bersenjata.

“Perubahan sistem seperti ini secara perlahan membunuh kehidupan masyarakat. Kalau pasukan militer begitu banyak di Papua, tujuannya apa? Jika memang untuk mengejar TPNPB atau OPM, mengapa tidak diselesaikan secara tegas dan terukur?” tegasnya.

Lebih lanjut, Uskup Timika menilai bahwa pendekatan keamanan yang berlebihan berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.

Ia menegaskan bahwa penyelesaian persoalan Papua seharusnya ditempuh melalui dialog terbuka dan bermartabat, bukan pendekatan sepihak.

“Semua pimpinan gereja di Papua berharap Presiden membuka diri untuk berdialog, membahas persoalan keamanan dan kemanusiaan, serta mencari solusi yang adil dan berkelanjutan bagi Papua,” pungkasnya. (via)