FOTO BERSAMA – Gubernur Papua Tengah, Meki F. Nawipa, foto bersama para gubernur se Tanah Papua pada kegiatan Peluncuran Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) Tahun 2025-2029 di Jakarta, Selasa 16 Desember 2025 (FOTO: ISTIMEWA/TIMEX)

JAKARTA, TIMIKAEXPRESS.id – Gubernur Papua Tengah, Meki F. Nawipa, mewakili enam kepala daerah se-Tanah Papua, mengkritik kebijakan pemerintah pusat terkait pemangkasan dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025, sementara dana Otsus Aceh justru ditambah signifikan.

Kritik tersebut disampaikan Meki Nawipa saat Peluncuran Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 2025–2029 di Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Ia menilai kebijakan tersebut tidak adil dan berpotensi menghambat pembangunan di wilayah Papua, khususnya daerah rawan konflik.

“Saya sayangkan, Aceh mendapat tambahan dana Otsus sekitar Rp10 triliun, sementara Papua malah dikurangi. Ini berarti undang-undang dilemahkan oleh pemerintah sendiri,” ujar Meki, dikutip dari tayangan YouTube, Selasa (16/12/2025).

Meki Nawipa menegaskan komitmen Papua terhadap NKRI meski masih menghadapi konflik di wilayah pegunungan.

Namun, menurutnya, pemangkasan dana Otsus akan berdampak langsung pada upaya pembangunan dan pelayanan dasar.

“Kita hidup dengan konflik. Apa pun yang kita rencanakan tidak akan berjalan jika dana Otsus dipangkas,” tegasnya.

Ia pun meminta pemerintah pusat meninjau kembali Inpres tersebut agar pembangunan di Tanah Papua tidak terhambat.

Selain soal Otsus, Meki Nawipa juga menyoroti sektor pendidikan. Berdasarkan riset Universitas Papua (UNIPA) dan data DIKTI, dibutuhkan anggaran sekitar Rp9,4 triliun selama 10 tahun untuk memberantas buta huruf dan memperbaiki infrastruktur pendidikan di Papua.

Ia juga menyinggung kontribusi PT Freeport Indonesia ke pemerintah pusat yang mencapai puluhan triliun rupiah per tahun.

Menurut dia, Papua hanya meminta sekitar 10 persen dari kontribusi tersebut dialokasikan untuk pendidikan di Tanah Papua.

Peluncuran RAPPP 2025–2029 oleh Kementerian PPN/Bappenas ini mengusung tema “Bergerak Bersama untuk Papua Sehat, Cerdas, dan Produktif” dan dihadiri sejumlah menteri kabinet serta enam gubernur se-Tanah Papua. (*)