Dua Pendulang Korban Penembakan Keluar RSUD Mimika Hari Ini

RAWAT – Tampak salah satu korban penembakan masih dirawat di RSUD Mimika, Rabu (9/7/2025) (FOTO: IST/TIMEX)

TIMIKAEXPRESS.id – Dua dari tiga korban penembakan, yakni Radat, Latif, dan Misrudin yang sempat menjalani perawatan di RSUD Mimika, telah diperbolehkan keluar dari rumah sakit karena kondisinya sudah membaik.

Rencananya hari ini kedua korban dipulangkan.
Humas RSUD Mimika, Luky Mahakena menerangkan bahwa pihak RUSD telah melakukan penanganan medis sesuai SOP.

“Ketiga korban itu masuk RSUD Mimika pada Sabtu sore, dan telah dilakukan penanganan medis sesuai SOP di RSUD Mimika sejak dievakuasi dari lokasi kejadian di Mile Point (MP) 60 Tembagapura,” ujarnya.

Luky juga menerangkan bahwa pihaknya telah menyampaikan detail hasil penanganan medis dari ketiga korban kepada pihak keluarga maupun Satgas Operasi (Ops) Amole I.

“Untuk hasil penanganan medis sudah disampaikan secara lisan kepada keluarga korban, dan juga Satgas Ops Amole I. Sementara hasil visum akan diberikan kepada penyidik Satreskrim Polres Mimika jika diminta guna proses hukum lanjut,” jelasnya.

Sementara Kuasa Hukum Ikatan Keluarga Maluku (IKEMAL) Kabupaten Mimika, Samuel Takndare, SH pada Rabu (9/7) berharap pihak RSUD Mimika transparan dalam menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap luka tembak di bagian tubuh para korban yang ditembak oleh oknum personel Satgas Ops Amole I di MP 60, Distrik Tembagapura, Sabtu (5/7) sekira pukul 07.00 WIT.

Penegasan ini disampaikan Samuel Takndare saat menggelar konferensi pers di Hotel Grand Tembaga, Rabu kemarin.

Ia berharap pihak RSUD Mimika secara terbuka menyampaikan hasil pemeriksaan, apakah para korban ditembak dengan peluru karet atau proyektil tajam dari senjata api (Senpi) yang digunakan,” tegas Samuel.

Pasalnya, dari insiden yang terjadi, dua warga Maluku menjadi korban dan harus mendapat perawatan medis di RSUD Mimika.

Ia menambahkan tindakan arogan yang dilakukan oknum aparat Satgas Amole I dinyatakan melanggar Peraturan Kapolri Nomor 1 tahun 2009 terkait penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. (via)