SOSIALISASI – Suasanan sosialisasi penguatan kapasitas wanita Kristen, melalui peningkatan pemahaman kewirausahaan, pendidikan, kesehatan, perlindungan terhadap perempuan dan anak, yang dilaksanakan oleh DPC PWKI Mimika, di Hotel Grand Tembaga, Jumat (4/10). (FOTO:LINDA/TIMEX)
TIMIKA,TIMIKAEXPRESS.id – Sepanjang Januari hingga Oktober 2024, tercatat 34 kekerasan terhadap anak, mulai dari kekerasan fisik, seksual hingga psikis.
Hal itu terungkap dalam kegiatan sosialisasi penguatan kapasitas wanita Kristen, melalui peningkatan pemahaman kewirausahaan, pendidikan, kesehatan, perlindungan terhadap perempuan dan anak, yang dilaksanakan oleh DPC PWKI Mimika, di Hotel Grand Tembaga, Jumat (4/10).
Kristin Yoku, dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Mimika yang hadir sebagai narasumber dalam kesempatan tersebut mengungkapkan, berdasarkan jenis kekerasan seksual yang terjadi di Timika, 48 persen diantaranya adalah persetubuhan, 26 persen pencabulan, 19 persen pemerkosaan dan 7 persen kekerasan online.
Sementara perentase berdasarkan jenis pelaku kekerasan seksual terdiri dari 26 persen dilakukan oleh kenalan/teman, 26 persen dilakukan oleh pacar, 15 persen dilakukan oleh orang tak dikenal (OTK), 11 persen ayah tiri, 11 persen keluarga dan 11 persen ayah kandung.
Dikatakan, sejak Januari hingga Oktober 2024, kekerasan terhadap perempuan tercatat 11 kasus, masing-masing 8 kekerasan seksual dan 3 kekerasan psikosial. Sementara data kekerasan terhadap anak tercatat 34 kasus, terdiri dari kekerasan fisik 5 kasus, kekerasan seksual 17 kasus, psikis 3 kasus, dan faktor ekonomi 3 kasus, selanjutnya anak berhadapan dengan hukum 6 kasus.
Lebih mirisnya lagi, dari data enam anak yang berhadapan dengan hukum ini, umumnya sebagai pelaku kekerasan seksual. Dimana ada anak berusia 14 tahun yang melakukan kekerasan seksual terhadap seorang ibu rumah tangga. Anak ini kata Krsitin, terlibat bersama sejumlah orang dewasa dalam kasus perampokan yang diakhiri dengan kekerasan seksual terhadap seorang ibu.
Selain itu, dari data yang dimiliki P2TP2A, dua anak dibawah umur juga melakukan hal yang sama pada anak dibawah umur.
Melihat angka ini, menurut dia, Mimika sedang darurat kekerasan anak. Apalagi jika dilihat dari pelakunya paling besar adalah orang-orang terdekat.
Yang memiliki potensi melakukan tindakan ini, biasanya justru orang yang kita paling dipercaya atau cintai, juga bisa menjadi pelaku kekerasan seksual itu sendiri. Misalnya saja satu kasus yang terjadi di Timika, dimana pelakunya justru ayah kandung, bahkan bukan hanya satu anak tetapi tiga orang anak. Ini terungkap setelah anak yang terakhir berani speak-up, dan itupun melalui kerabat dekatnya, sehingga ksusu tersebut terungkap, sehigga pelaku diproses dan saat ini sedang menjalani hukuman.
Dikatakan, banyak korban yang takut mengadukan kondisi yang dialami, dikarenakan, berbagai pertimbangan, misalnya nama baik termasuk alasan aib dan lainnya.
Oleh karena itu, butuh dukungan atau pengetahun tentang bagaiman mengadukan hal seperti ini, dan butuh peran masyarakat di lingkungan termasuk kaum wanita Kristen setelah mengikuti sosialisasi ini.
“Ibu-ibu, perlu saya garis bawahi kalau yang punya anak-anak perempuan khususnya, harus hati-hati. Karena orang terdekat yang kita percaya kadang juga jadi pelaku,” katanya.
Krsitin menambahkan, yang perlu diketahui tentang kekerasan seksual atau kapan suatu tindakan dikatakan kekerasan seksual, yakni setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh, dan atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis atau fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang, dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.
Misalnya saja, korban yang hamil, dan terpaksa tidak bisa melanjutkan sekolah atau dikeluarkan dari sekolah.
Kendati demikian, P2TP2A memberikan pendampingan terhadap korban, dan telah bermitra dengan Dinas Pendidikan, sehingga korban bisa mendapatkan hak pendidikannya.
Sementara itu, itu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) juga sangat tinggi di Mimika, dan umumnya yang menjadi korban adalah perempuan.
Lanjut dia, di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 memuat tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
Adapun bentuk bentuk KDRT, yang pertama adalah kekerasan fisik yang kedua adalah kekerasan psikis yang ketiga kekerasan seksual dan yang terakhir adalah penelantaran rumah tangga atau biasa disebut kekerasan ekonomi.
Sejumlah instrumen dilakukan pemerintah yang bertujuan untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga.
Instrumen-instrumen ini umumnya dimulai dengan definisi mengenai apa itu kekerasan, dengan maksud untuk memerangi praktik dari hal-hal semacam itu.
Kekerasan terhadap perempaun adalah pelanggaran hak asasi manusia dan bentuk diskriminasi terhadap perempuan atau semua tindakan kekerasan berbasis gender yang mengakibatkan, atau mungkin berakibat, kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, psikologis atau ekonomi, termasuk ancaman untuk melakukan tindakan tersebut, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.
Kekerasan terhadap perempuan ini memang terjadi secara umum bukan hanya di Timika, tetapai juga secara nasional bahkan menjadi isu internasional.
Kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual ini menjadi topik yang sangat menarik. Karena kasus seperti ini terjadi hampir setiap hari, hanya saja tidak dilaporkan, dengan alasan merawat rumah tangga, atau bahkan banyak perempuan yang bertahan untuk anak-anak mereka.
“Satu dari 7 perempuan bahkan mengalami KDRT. Ini ibarat seperti minum kopi setiap pagi hari. Artinya setiap hari ada pada perempuan-perempuan yang hidup bertahan di dalam kekerasan dalam rumah tangga. Meski tidak di tempat umum, tapi lebih sering mendapatkan kekerasan dalam rumah,” tandasnya.
KDRT di Mimika umumnya dipicu oleh ekonomi, pihak ketiga, Miras, obat obatan terlarang, belum adanya anak setelah menikah, salah penafsiran agama, dan patriarki.
Patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial dan penguasaan properti. Dalam domain keluarga, sosok yang disebut ayah memiliki otoritas terhadap perempuan, anak-anak dan harta benda.
Meskipun sososk kepala keluarga ditempat sebagai yang bertanggungjawab untuk menafkahi keluarga, kenyataannya, ada laporan yang masuk ke PSTP2A, tentang suami yang tidak memberi nafkah dan lainnya.
Untuk itu, guna meminimalisir berbagai bentuk kasusu kekerasan terhadap perempaun dan anak, maka korban ataupun keluarga korban harus berani melaporkan, sehingga bisa ditangani, dan pelaku bisa mendapat hukuman sehingga ada efek jera.(linda)








Tinggalkan Balasan