Suto Rontini (FOTO :IST/TIMEX)
TIMIKA, TIMIKAEXPRESS.id – Suto Rontini, Kepala Distrik Jita mensinyalir pengelolaan Dana Desa (DD) di kampung-kampung di Distrik Jita tidak transparan.
Kondisi ini dikhawatirkan adanya indikasi penyelewengan hingga realisasi DD tidak sesuai peruntukan dan tepat sasaran.
Pasalnya, sebagai Kepala Distrik, Suto mengaku kalau dirinya tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan sampai pada penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK).
“Sebagai Kadistrik, saya selalu dihadapkan dengan keluhan masyarakat terkait pengelolaan DD yang kurang transparan. Memang selama saya menjabat Kadistrik, tidak ada transparansi dari aparatur kampung dalam pengelolaan DD, termasuk penyusunan hingga penetapan APBK, saya tidak pernah dilibatkan,” kata Suto Rontini kepada Timika eXpress via ponselnya, Rabu (19/7).
Alhasil, belakangan ada tanggapan dari aparatur kampong, katanya pihak distrik tidak memiliki kewenangan terkait pengelolaan dana desa.
“Padahal, distrik merupakan perpanjangan tangan langsung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika, sehingga Kadistrik memiliki tanggung jawab mengawasi pengelolaan dana desa. Kalau kami tidak punya kewenangan, siapa yang akan tanda tangan rekomendasi untuk pencarian dana desa?” tegas Suto kerap ia disapa.
Menurut dia, tidak transparannya pengelolaan dana kampung, ini dikarenakan kepala kampung termasuk aparaturnya kurang mendapatkan sosialisasi dan pemahaman yang baik dari dinas terkait soal pengelolaan dana desa yang baik dan benar.
Hal ini mengakibatkan pengelolaan dana desa tidak transparan dan tidak tepat sasaran.
“Untuk itu, kami minta Pemkab Mimika melalui dinas terkait untuk lakukan evaluasi sekaligus memberikan pemahaman yang baik kepada para kepala kampung dan aparaturnya di Distrik Jita agar mereka memahami dan transparan dalam mengelola dana desa,” tutupnya. (acm)
