FOTO BERSAMA – Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong, didampingi Pj. Sekda Mimika Abraham Kateyau, foto bersama Ketua DPRK Mimika dan pimpinan fraksi, serta anggota DPRK Mimika pada Rapat Paripurna II Masa Sidang III yang digelar Rabu (26/11/2025) (FOTO: ISTIMEWA/TIMEX)
TIMIKAEXPRESS.id – Delapan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2026.
Dalam Rapat Paripurna II Masa Sidang III yang digelar Rabu (26/11/2025), seluruh fraksi kompak menekankan bahwa APBD 2026 harus berpihak pada kepentingan masyarakat, menjamin pelayanan publik yang berkelanjutan, serta mendorong pembangunan yang merata dan berkeadilan di seluruh wilayah Mimika.
Mariaus Tandiseno dari Fraksi Golkar mengingatkan pemerintah daerah agar serius menindaklanjuti berbagai peraturan daerah dan program yang telah disepakati sebelumnya.
“Kami berharap pemerintah daerah memberikan perhatian serius, baik dari sisi penganggaran maupun pelaksanaannya, terhadap program-program yang telah kita sepakati bersama,” ujarnya.
Fraksi Golkar juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia serta dukungan bagi pengusaha Orang Asli Papua (OAP).
Selanjutnya, Benyamin Sarira dari Fraksi PKB menyoroti fluktuasi target pendapatan daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kenaikan PAD harus disertai dasar perhitungan yang realistis dan berbasis data tren pendapatan beberapa tahun terakhir. Kami minta pemerintah daerah menjelaskan sektor-sektor penyumbang PAD serta strategi peningkatan pendapatan tanpa membebani masyarakat,” tegasnya.
Fraksi PKB juga menyoroti tingginya ketergantungan pendapatan daerah terhadap transfer pemerintah pusat dan provinsi.
Sementara itu, Simson Gujangge dari Fraksi PDI Perjuangan menyoroti rendahnya realisasi APBD 2025.
Ia meminta seluruh OPD teknis memaksimalkan pelaksanaan program sekaligus menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) secara matang.
“Kami menegaskan agar pembahasan dan penetapan APBD dilakukan tepat waktu sesuai ketentuan Permendagri,” ujarnya.
Fraksi PDI Perjuangan juga menekankan penyelesaian konflik tapal batas di Kapiraya, pemerataan pembangunan di wilayah perbatasan, serta kebutuhan pembangunan infrastruktur bagi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.
Secara umum, seluruh fraksi berharap APBD Mimika Tahun 2026 benar-benar menjadi instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kualitas hidup warga di seluruh pelosok Kabupaten Mimika. (tim)
Tinggalkan Balasan