Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong (FOTO: ISTIMEWA/TIMEX)
TIMIKAEXPRESS.id – Pemerintah Kabupaten Mimika menyampaikan bahwa pendapatan daerah pada APBD Tahun Anggaran 2026 turun sebesar Rp505,8 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.
Pendapatan tahun 2025 tercatat Rp6.150.478.000.000, sementara proyeksi tahun 2026 sebesar Rp5.644.590.782.243.
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, saat menyampaikan Jawaban Pemerintah Kabupaten Mimika terhadap pandangan umum fraksi-fraksi pada Rapat Paripurna III DPRK Mimika di Gedung DPRK Mimika, Rabu (26/11/2025).
Penurunan pendapatan disebut dipicu oleh berkurangnya dana transfer pemerintah pusat.
Berdasarkan rincian Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), Kabupaten Mimika menerima Rp2,60 triliun pada 2026, turun dari Rp3,44 triliun pada 2025.
Dana transfer provinsi juga menurun dari Rp206,9 miliar menjadi Rp114 miliar.
Meski demikian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan meningkat dari Rp494,1 miliar pada 2025 menjadi Rp585,8 miliar pada 2026. Lain-lain pendapatan daerah yang sah juga naik dari Rp1,78 triliun menjadi Rp1,80 triliun.
Dalam rapat tersebut, pemerintah menjawab sejumlah pandangan fraksi terkait kebijakan anggaran, prioritas pembangunan, dukungan terhadap masyarakat adat, perbaikan pelayanan publik, serta arah pembangunan wilayah.
Kemong menyampaikan bahwa pemerintah dan DPRK telah menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2026 dalam suasana kemitraan yang konstruktif.
“Fiskal daerah diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen melanjutkan fokus pembangunan pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan peningkatan pelayanan publik, terutama bagi masyarakat pesisir dan pegunungan.
Beberapa isu yang ikut dijawab pemerintah antara lain:
• Subsidi transportasi udara untuk pemerataan harga barang ke pedalaman dinyatakan masih berjalan.
• Pangan lokal didukung melalui Perbup Nomor 19/2016 dan program Simacemuda untuk pemasaran hasil pertanian dan perikanan masyarakat OAP.
• Reformasi birokrasi dilanjutkan melalui seleksi JPT, job fit, profiling ASN, dan penegakan disiplin sesuai PP 94/2021.
• Tapal batas dengan beberapa kabupaten telah ditetapkan Kemendagri, sementara batas dengan Deiyai–Dogiyai masih menunggu pembahasan pusat.
• Pengelolaan sampah diperkuat melalui bank sampah dan pembangunan sanitary landfill.
• Formasi CPNS khusus Amungme–Kamoro disebut sedang menunggu jadwal tes dari BKN.
• Peningkatan PAD non-tambang dilakukan melalui pengembangan sektor peternakan, pertanian, perikanan, dan pariwisata.
Kemong juga melaporkan bahwa inflasi Mimika berhasil ditekan dari 4,75% (Oktober 2024) menjadi 1,55% (Oktober 2025) berkat operasi pasar murah, subsidi transportasi, bantuan permakanan, dan pembelian hasil tani OAP.
Pemerintah Kabupaten Mimika memastikan komitmen membangun dari kampung ke kota, termasuk penataan pasar, percepatan pembangunan infrastruktur dasar, serta peningkatan pengawasan kinerja ASN.
Kegiatan turun kampung oleh bupati dan wakil bupati disebut bertujuan memantau langsung layanan publik dan realisasi program di distrik. (red)
Tinggalkan Balasan