Ketua IKPPM, Petrus Yanwarin, bersama Pembina IKPPM, Tobias Maturbongs (FOTO: ISTIMEWA/TIMEX)
TIMIKAEXPRESS.id – Ikatan Keluarga Perintis Peduli Mimika (IKPPM) mendesak pemerintah segera menyelesaikan konflik tapal batas administrasi dan sengketa wilayah adat yang terjadi di Kapiraya, Distrik Mimika Barat Tengah.
Hal ini dikarenakan konflik yang terjadi dinilai telah memicu keresahan dan berpotensi memperbesar perpecahan antarwarga.
Seruan tersebut disampaikan Ketua IKPPM, Petrus Yanwarin, bersama Pembina IKPPM, Tobias Maturbongs, kepada awak media baru-baru ini.
“Pemerintah Kabupaten Mimika, Kabupaten Deiyai, Pemerintah Provinsi Papua Tengah, hingga Kementerian Dalam Negeri harus duduk bersama menyelesaikan masalah ini. Jangan sampai rakyat jadi korban,” tegas Petrus.
IKPPM menilai konflik tidak hanya dipicu persoalan batas wilayah, tetapi juga diduga berkaitan dengan aktivitas tambang ilegal.
Untuk itu, pihaknya meminta kepolisian menyelidiki dan menindak tegas pihak-pihak yang memanfaatkan situasi.
IKPPM juga mendorong penyelesaian adat antara Suku Kamoro dan Suku Mee, serta mengajak masyarakat tidak terpancing isu rasis dan hoaks yang beredar di media sosial.
“Ini masa menjelang Natal. Mari jaga kedamaian dan persatuan di Mimika,” timpal Tobias. (red)
Tinggalkan Balasan