BERDIRI– Anggota Komisi C DPRD Mimika saat berkunjung ke SMA Negeri 3 Kokonao, Distrik Mimika Barat. (FOTO : ISTIMEWA)
TIMIKA,TimeX
Anggota Komisi C DPRD Mimika kembali menyoroti soal minimnya fasilitas maupun sarana-prasana publik milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika di Distrik Mimika Barat, Kokonao.
Hal ini ditanggapi serius Anggota Komisi C DPRD Mimika saat melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke wilayah tersebut beberapa waktu lalu.
“Banyak persoalan infrastruktur maupun sendi-sendi dasar kehidupan, yakni pendidikan dan kesehatan yang masih menjadi Pekerjaan Rumah (PR) bagi pemerintah setempat. Kami amati ada sejumlah OPD di Mimika yang berlomba-lomba bangun gedung kantor baru nan mewah, sementara fasilitas pendidikan maupun kesehatan di wilayah pedalaman termasuk Kokonao masih jauh dari kata layak, padahal satuan tingkat pendidikan di Kokonao ikut mencetak generasi emas Mimika,” ujar Aloisius Paerong, Ketua Komisi C DPRD kepada Timika eXpress di ruang kerjanya belum lama ini.
Lebih lanjut, kata Aloisius, dari Kunker tersebut, pihaknya mendapati faslitas umum, seperti SMA Negeri 3 dan Puskemas Kokonao secepatnya harus ada pembenahan dan perbaikan.
“Misalnya jalan penghubung yang digunakan siswa-siswi SMA Ngeri 3 untuk melintas, itu hanya terbuat dari papan dan sangat berbahaya karena hanya diletakan satu papan saja untuk pijakan,” ujarnya
Ia berharap Dinas Pendidikan (Disdik) Mimika yang mengelola anggaran dengan nilai fantastis, secepatnya harus menyikapi kendala maupun kekurangan yang dihadapi sekolah-sekolah di wilayah pedalaman.
“Kami akan temui dinas terkait supaya segera realisasikan kekurangan sarana-prasarana maupun fasilitas di sekolah-sekolah di pedalaman, khususnya di Kokonao. Kami juga akan tegas supaya tidak hanya sekolah di wilayah perkotaan yang diperhatikan pemerintah,” tegasnya.
Selain itu, terkait dengan pelayanan kesehatan di Puskemas Kokonao, dari Kunker tersebut diketahui fasilitas kesehatan setempat belum memiki tenaga dokter, termasuk tenaga perawat yang masih terbatas.
“Lebih miris lagi, tidak ada penerangan di Puskesmas. Kalau kondisi demikian, bagaimana petugas betah tinggal di Kokonao, dan ini pasti berdampak pada akses pelayanan kesehatan. Belum lagi saat ada pasien rujukan, Puskemas tidak punya sarana speed boat untuk emergensi, tentu masyarakat atau pasien khususnya harus bertaruh nyawa, apalagi ibu hamil yang akan melahirkan dan harus menjalani operasi sesar, tentu ini harus jadi perhatian dinas terkait,” harapnya.
Hal senada disampaikan Leonardus Kocu yang juga Ketua Fraksi Perindo, bahwa tantangan besar bagi tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah pedalaman, yakni faktor geografis, serta jaminan keamanan.
“Memang menjadi perhatian pemerintah adalah melengkapi fasilitas Puskesmas termasuk tenaga kesehatan yang bertugas di pedalaman bisa merespon semua pelayanan dengan kesiapan akses transportasi agar pasien dalam kondisi darurat sekalipun dapat tertolong,” serunya.
Kemudian, terkait pendidikan di wilayah pedalaman, sudah saatnya pemerintah melalui dinas terkait, dengan anggaran yang besar harus lebih fokus meningkatkan sarana prasarana maupun fasilitas pendidikan, sebagaimana komitmen pimpinan daerah, yaitu membangun dari kampung ke kota. (tim)
