PELATIHAN KOPI – Ketua Kelompok Tani Kopi Anema, Toniel Kobogau, bersama para peserta mengikuti pelatihan budidaya kopi berkelanjutan dan pascapanen di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Selasa (17/11/2026). (FOTO: HUMAS PEMPROV PAPUA TENGAH)
INTAN JAYA, timikaexpress.id – Petani kopi di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, meminta pemerintah tidak hanya memberikan pelatihan, tetapi juga memastikan ketersediaan alat produksi, fasilitas pascapanen, dan pendampingan berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas serta kualitas kopi Arabika setempat.
Permintaan tersebut disampaikan Ketua Kelompok Tani Kopi Anema, Toniel Kobogau, saat mengikuti pelatihan budidaya kopi berkelanjutan dan pascapanen di Intan Jaya, Selasa (17/11/2026).
Toniel menegaskan, bantuan pemerintah harus diberikan berdasarkan data yang akurat.
Karena itu, ia meminta pemerintah turun langsung ke lapangan untuk memastikan keberadaan kelompok tani, nama petani, lokasi kebun, hingga kondisi produksi sebelum menetapkan penerima bantuan.
“Bapak-bapak bisa memastikan turun langsung ketemu dengan petani perkebunan kopi yang memang sudah ada namanya. Berdasarkan itu turun ke setiap distrik di Intan Jaya, delapan distrik,” tegasnya.
Menurut Toniel, verifikasi tersebut penting agar program pemerintah tidak salah sasaran.
Dengan data yang akurat, anggaran dan bantuan diharapkan benar-benar diterima kelompok tani yang aktif mengembangkan perkebunan kopi.
Sementara itu, Ketua Klasis Homeyo, Darius Bagau, yang juga merupakan petani kopi, mengatakan masyarakat di wilayahnya telah lama mengenal tanaman kopi, termasuk jenis Arabika.
Ia menyebut terdapat sejumlah kelompok petani kopi yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Intan Jaya.
Namun, kondisi geografis menjadi tantangan tersendiri. Sebagian masyarakat tinggal di wilayah pedalaman yang sulit dijangkau, bahkan belum memiliki akses jalan. Kondisi tersebut turut menghambat transportasi dan distribusi hasil panen.
“Pemerintah harus memahami kondisi geografis kami. Ada masyarakat yang untuk sampai ke kebun harus berjalan kaki dua sampai tiga hari,” ujarnya.
Darius menilai kebutuhan petani di wilayah pedalaman tidak bisa disamakan dengan daerah yang memiliki akses transportasi memadai.
Selain alat produksi, petani juga membutuhkan fasilitas pengeringan dan dukungan logistik agar hasil panen dapat ditangani dengan baik.
Di sisi lain, Toniel mengungkapkan keterbatasan peralatan masih menjadi salah satu kendala utama dalam pengembangan produksi kopi.
Sejumlah kelompok tani bahkan telah memiliki badan hukum dan berulang kali mengajukan proposal bantuan melalui Dinas Pertanian Kabupaten Intan Jaya.
Namun, usulan yang diajukan sejak beberapa tahun lalu belum seluruhnya dapat direalisasikan karena keterbatasan anggaran.
“Kalau bisa ke depan, satu kelompok itu punya alat sendiri, entah peralatan maupun mesin-mesin,” ujar Toniel.
Menurutnya, bantuan tidak harus selalu berupa mesin berukuran besar. Jika pemerintah belum mampu menyediakan mesin untuk setiap kelompok, peralatan sederhana yang menunjang proses produksi juga akan sangat membantu petani.
“Kalau memang tidak bisa usahakan untuk mesin, kalau bisa untuk peralatan yang ringan-ringan,” katanya.
Toniel menambahkan, petani sebenarnya telah memiliki pengalaman dalam menanam dan merawat kopi.
Namun, pengetahuan teknis mengenai standar budidaya berkelanjutan dan penanganan pascapanen masih perlu diperkuat. Karena itu, pelatihan yang diberikan pemerintah dinilai bermanfaat.
Meski demikian, menurutnya, hasil pelatihan akan lebih optimal apabila disertai ketersediaan alat produksi, pendampingan teknis, serta dukungan berkelanjutan.
Berbagai masukan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan kopi Arabika Intan Jaya tidak cukup hanya dengan meningkatkan jumlah tanaman.
Pemerintah juga perlu memastikan petani memiliki pengetahuan, peralatan produksi, fasilitas pascapanen, pendampingan, serta dukungan aksesibilitas agar kualitas dan nilai ekonomi kopi dapat meningkat.
Dengan demikian, tantangan pengembangan kopi di Intan Jaya bukan hanya mendorong petani untuk terus menanam, tetapi juga memastikan dukungan pemerintah benar-benar menjangkau kelompok tani yang membutuhkan di delapan distrik secara tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan. (*)







Tinggalkan Balasan