John Rahail, Kepala Pusat Studi Kependudukan (PSK) sekaligus dosen Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura. (FOTO: YUDIT/TIMEX)
MIMIKA, timikaexpress.id – Pemerintah Kabupaten Mimika menyiapkan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 2025–2045 sebagai pedoman pembangunan daerah yang terintegrasi dan melibatkan seluruh sektor.
Dokumen ini menjadi acuan agar setiap program pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi berorientasi pada kebutuhan dan karakteristik penduduk.
Penyusun GDPK Kabupaten Mimika, John Rahail, mengatakan dokumen tersebut telah disusun sejak 2024 oleh tim yang dipimpinnya.
GDPK Mimika juga tercatat sebagai dokumen pertama sejenis di lingkungan Provinsi Papua Tengah.
Menurut John, keberadaan GDPK penting untuk memastikan aspek kependudukan menjadi dasar dalam setiap tahapan perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan daerah.
Ia menjelaskan, salah satu tantangan besar yang harus dipersiapkan pemerintah adalah memanfaatkan peluang bonus demografi yang diperkirakan terjadi pada 2035.
John menegaskan, bonus demografi tidak datang dengan sendirinya. Peluang tersebut harus didukung perencanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan, terutama melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.
GDPK Mimika 2025–2045 telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045.
Selanjutnya, dokumen tersebut akan diterjemahkan ke dalam Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), termasuk visi dan misi Pemerintah Kabupaten Mimika.
Saat ini, dokumen PJPK masih dalam tahap penyusunan.
Sosialisasi GDPK dilakukan untuk menyamakan persepsi serta memperkuat koordinasi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan kependudukan.
John menjelaskan, implementasi GDPK membutuhkan pendekatan terpadu dan kewilayahan.
Hal ini mengingat kondisi geografis Mimika yang terdiri atas wilayah pegunungan, dataran, dan pesisir, dengan karakteristik serta kebutuhan pembangunan yang berbeda.
Ia mencontohkan sektor pendidikan yang selama ini kerap dipandang sebagai tanggung jawab Dinas Pendidikan semata. Padahal, keberhasilan pembangunan pendidikan juga dipengaruhi keterlibatan sejumlah perangkat daerah lainnya.
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Dinas Perhubungan, dan instansi terkait memiliki peran dalam mendukung peningkatan akses serta kualitas pendidikan.
Karena itu, pembangunan tidak dapat dijalankan hanya berdasarkan pendekatan sektoral.
“Kalau kemudian dalam implementasinya, itu harus pendekatan terpadu, dengan pendekatan kewilayahan. Sehingga kalau kemudian masih berbasis sektor, itu cepat-lambat pembangunan tidak akan tercapai, sebenarnya lambat,” ujar John.
Untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, pemerintah daerah juga telah menyiapkan draf peraturan daerah (perda). Saat ini, draf tersebut sedang diproses melalui tim legislasi DPR.
Melalui GDPK dan PJPK, pemerintah daerah berharap seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan pemangku kepentingan dapat menjalankan program pembangunan secara terpadu dan saling mendukung.
Dengan perencanaan yang berorientasi pada kebutuhan penduduk serta mempertimbangkan karakteristik wilayah, Mimika diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memanfaatkan peluang bonus demografi 2035 untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. (*)







Tinggalkan Balasan