Sekretaris DP3AP2KB Kabupaten Mimika, Germania Jeujanan. (FOTO: YUDIT/TIMEX)
MIMIKA, timikaexpress.id – Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) menekankan pentingnya validitas data kependudukan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah.
Hal ini menjadi salah satu fokus dalam sosialisasi Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten Mimika.
Melalui kegiatan tersebut, pemerintah daerah mendorong tersedianya data kependudukan yang akurat dan terstandar agar setiap program pembangunan tepat sasaran serta tidak menimbulkan pemborosan anggaran.
Sekretaris DP3AP2KB Kabupaten Mimika, Germania Jeujanan, menjelaskan bahwa penyusunan dokumen GDPK bertujuan memperbaiki kualitas data kependudukan yang dimiliki pemerintah daerah sekaligus menjadi pedoman dalam merencanakan pembangunan kependudukan secara terarah.
Menurut Germania, terdapat empat tujuan utama sosialisasi tersebut.
Pertama, memperkenalkan dokumen GDPK kepada pemerintah distrik dan para pemangku kepentingan.
Kedua, memberikan pemahaman mengenai peta jalan pembangunan kependudukan.
Ketiga, meningkatkan koordinasi dan sinergi antarinstansi. Keempat, mendorong pembangunan kependudukan yang terpadu dan berkelanjutan.
Ia menjelaskan, meskipun sama-sama berkaitan dengan pengelolaan data penduduk, DP3AP2KB memiliki tugas dan fungsi berbeda dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
Karena itu, kolaborasi kedua instansi bersama organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya diperlukan untuk menghasilkan data yang lebih akurat.
Kegiatan sosialisasi tersebut melibatkan seluruh OPD, pemerintah distrik, serta tokoh adat dan tokoh masyarakat. Namun, partisipasi sejumlah tokoh adat dalam kegiatan itu dinilai masih perlu ditingkatkan.
Sebagai tindak lanjut, DP3AP2KB akan mengidentifikasi distrik yang jangkauan pendataannya belum optimal, menginventarisasi program yang telah berjalan, serta mendorong sedikitnya dua OPD berkolaborasi dalam penyusunan program pembangunan kependudukan ke depan.
Salah satu target yang ingin dicapai adalah tersedianya sistem pendataan berbasis nama dan alamat atau by name by address.
Dengan sistem tersebut, pemerintah dapat mengidentifikasi penduduk yang benar-benar berdomisili dan menetap di Kabupaten Mimika.
Germania menegaskan, keakuratan data sangat penting untuk mencegah kesalahan dalam menentukan penerima bantuan maupun sasaran program pemerintah.
Data yang tidak sesuai kondisi lapangan berpotensi menyebabkan anggaran tidak terserap secara efektif dan bantuan tidak diterima oleh masyarakat yang berhak.
Ia mencontohkan, terdapat laporan dari suatu distrik yang mencatat jumlah penduduk mencapai 1.000 jiwa. Namun, setelah dilakukan verifikasi, jumlah warga yang ditemukan di lapangan ternyata jauh lebih sedikit.
“Jadi ke depannya kita berharap bahwa kita bikin sistem data di mana kita punya data itu yang memang valid, benar-benar orang yang memang sudah lama tinggal di Timika, menetap di Timika, jadi orang Timika,” jelas Germania.
Germania menambahkan, saat ini dokumen GDPK masih dalam tahap penyusunan. Adapun program operasional sebagai bentuk implementasi dokumen tersebut akan dirancang dan dijalankan masing-masing OPD sesuai tugas dan kewenangannya.
Karena itu, sinergi DP3AP2KB, Disdukcapil, Dinas Kesehatan, pemerintah distrik, dan instansi terkait lainnya menjadi penting agar data kependudukan semakin akurat.
Dengan demikian, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Mimika dapat berjalan lebih efektif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (*)







Tinggalkan Balasan