LAPOR POLISI – Ketua LEMASKO, Gregorius Okoare, didampingi Wakil Ketua Komisi III LEMASKO, Jhon Mamiri, saat menyampaikan laporan dugaan pencatutan nama lembaga terkait pungutan terhadap pendulang emas. (FOTO: GREN/TIMEX)
MIMIKA, timikaexpress.id – Ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (LEMASKO), Gregorius Okoare, melaporkan dugaan pencatutan nama dirinya dan lembaga LEMASKO untuk memuluskan praktik pungutan liar (pungli) terhadap para pendulang emas di area operasional PT Freeport Indonesia (PTFI), tepatnya di Tanggul Barat.
Laporan tersebut disampaikan Gregorius melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Mimika, Jalan Cenderawasih, Rabu (18/11/2026).
Ia mengaku menempuh jalur hukum untuk memulihkan nama baiknya yang dinilai telah tercemar akibat dugaan pencatutan tersebut.
Gregorius mengungkapkan, terdapat oknum yang diduga menerbitkan surat rekomendasi atas nama Tinakon, yang menurutnya saat ini telah berubah nama menjadi Yuamako, untuk kegiatan pendulangan emas tradisional di sejumlah titik area operasional PTFI.
Bahkan, oknum tersebut diduga mengatasnamakan Ketua LEMASKO dengan menerbitkan surat rekomendasi yang dilengkapi nomor surat, cap, dan tanda tangan yang tidak pernah dikeluarkan oleh Gregorius.
Ia menduga pencatutan nama tersebut dilakukan untuk memperoleh keuntungan dari pungutan sebesar Rp3 juta hingga Rp7 juta untuk setiap surat rekomendasi yang diberikan kepada pendulang.
“Orang itu (terlapor) membawa nama Tinakon. Yang saya tahu, Tinakon itu sudah tidak ada, tetapi sudah menjadi Yuamako. Nama saya juga dibawa-bawa untuk mengeluarkan rekomendasi mengizinkan pendulangan. Padahal, saya sama sekali tidak pernah mengeluarkan rekomendasi dengan nomor surat yang tidak benar itu. Saya tidak pernah mengeluarkan surat untuk orang mendulang. Makanya sore ini kami sudah buat laporan resmi supaya ditangani oleh Reskrim,” ungkap Gregorius.
Ia menegaskan, selama ini LEMASKO konsisten menyosialisasikan larangan kepada masyarakat pendatang agar tidak melakukan aktivitas pendulangan di area konservasi PTFI.
Larangan tersebut diberlakukan karena kawasan itu merupakan objek vital nasional. Selain itu, LEMASKO juga melarang aktivitas pendulangan di kawasan lain yang merupakan kebun milik warga Kamoro.
Senada dengan Gregorius, Wakil Ketua Komisi III LEMASKO, Jhon Mamiri, mengatakan PTFI telah lama melarang aktivitas pendulangan di kawasan mulai dari Tanggul Timur hingga Tanggul Barat.
Karena itu, ia mengimbau seluruh pendulang dari berbagai daerah yang masih beraktivitas di kawasan tersebut agar segera menghentikan kegiatan mereka.
Hal ini untuk mencegah terjadinya gesekan hingga konflik dengan masyarakat asli pemilik lahan yang selama ini memanfaatkan kawasan tersebut sebagai kebun.
“Istilah atau penyebutan untuk area PTFI itu mulai dari Pandan 5, A0, A1, A2, A3 sampai ke Sok 19. Titik-titik itu dilarang keras,” pungkas Jhon. (via)







Tinggalkan Balasan