CLOSING STATEMENT – Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan, menyampaikan closing statement pada penutupan Konferensi Kota Toleran (KKT) II Tahun 2026 di Mimika. L (FOTO: Screenshot Live Streaming)
MIMIKA, timikaexpress.id – SETARA Institute akan menyeleksi lima daerah yang menyatakan minat menjadi tuan rumah Konferensi Kota Toleran (KKT) III Tahun 2027.
Seleksi dilakukan untuk menentukan satu daerah yang dinilai siap menjadi penyelenggara konferensi tersebut.
Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan, mengatakan lima daerah yang telah menyatakan minat tersebut adalah Manado, Tegal, Semarang, Banjarmasin, dan Salatiga.
Namun, hingga saat ini, baru Banjarmasin dan Salatiga yang menyampaikan pengajuan secara resmi melalui surat.
“Ada lima daerah yang berminat. Yang menyampaikan secara lisan Manado, kemudian Tegal, satu lagi Semarang. Tapi yang berkirim surat itu baru dua, Banjarmasin dan Salatiga. Dari lima itu nanti kita akan pilih salah satu,” kata Halili dalam closing statement pada penutupan KKT II Tahun 2026 di Mimika.
Ia menjelaskan, penentuan tuan rumah KKT III akan dilakukan melalui mekanisme seleksi oleh tim panel yang dibentuk SETARA Institute.
Dengan demikian, daerah yang telah menyatakan minat belum otomatis ditetapkan sebagai penyelenggara.
Selain untuk pelaksanaan 2027, SETARA Institute juga telah menerima pengajuan dari Kota Makassar yang menyatakan kesiapan menjadi tuan rumah KKT pada 2028.
Menurut Halili, meningkatnya minat daerah menunjukkan semakin besarnya perhatian pemerintah daerah terhadap agenda toleransi, kerukunan, dan pembangunan masyarakat yang inklusif.
KKT menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk bertukar pengalaman, memperkenalkan praktik baik, serta mendorong lahirnya kebijakan konkret dalam menjaga keberagaman.
Perkembangan tersebut juga terlihat dari bertambahnya daerah yang memiliki regulasi khusus mengenai toleransi.
Halili menyebut, pada deklarasi sebelumnya yang melibatkan sekitar 17 daerah, baru Mojokerto dan Banjarmasin yang memiliki peraturan daerah (perda) tentang toleransi.
Kini, jumlah daerah yang memiliki regulasi tersebut meningkat menjadi enam daerah.
“Artinya ada sesuatu yang positif, ada progres, ada kemajuan, ada akselerasi yang dilakukan dengan belajar dari daerah-daerah yang sudah punya perda itu,” ujarnya.
Halili menilai, pertukaran pengalaman antardaerah melalui forum KKT turut mendorong percepatan pembentukan kebijakan.
Daerah yang belum memiliki regulasi dapat mempelajari praktik yang telah diterapkan daerah lain, kemudian menyesuaikannya dengan kebutuhan masing-masing.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyoroti penyelenggaraan KKT II di Mimika sebagai langkah penting untuk memperluas pembahasan toleransi yang selama ini dinilai lebih banyak berpusat di wilayah barat Indonesia.
Menurutnya, toleransi dan kerukunan merupakan agenda bersama yang perlu dipelajari dari berbagai wilayah, baik Indonesia bagian timur, tengah, maupun barat.
Halili menilai Pemerintah Kabupaten Mimika memiliki kemauan politik yang kuat untuk membangun dan merawat harmoni di tengah keberagaman masyarakatnya.
Ia menegaskan, harmoni tidak hanya berkaitan dengan kehidupan antarumat beragama, tetapi juga menyangkut upaya mempertemukan berbagai kelompok masyarakat dalam satu ikatan kebersamaan.
Penyelenggaraan KKT II di Mimika melalui Deklarasi Mimika diharapkan menjadi momentum untuk memperbarui komitmen daerah dalam menjaga toleransi.
Komitmen tersebut selanjutnya perlu diwujudkan melalui kebijakan dan program nyata agar kerukunan tidak berhenti pada pernyataan bersama. (*)







Tinggalkan Balasan