PEMAPARAN – Narasumber dari BPS Kabupaten Mimika, Ria Anggraini, saat memaparkan materi Satu Data Indonesia dalam Seminar Statistik Sektoral Kabupaten Mimika Tahun 2026 di Ballroom Hotel Horison Ultima, Senin (9/11/2026). (FOTO: YUDIT/TIMEX)
MIMIKA, timikaexpress.id – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mimika memaparkan kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) dalam kegiatan Seminar Statistik Sektoral Kabupaten Mimika Tahun 2026 yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Mimika di Ballroom Hotel Horison Ultima, Senin (9/11/2026).
Pemaparan materi disampaikan Ria Anggraini dari BPS Kabupaten Mimika.
Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan pentingnya pemahaman terhadap standar dan prinsip Satu Data Indonesia sebelum proses pengumpulan data dilakukan oleh masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, kebijakan ini merupakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antarinstansi.
Dalam penerapannya, Satu Data Indonesia memiliki empat prinsip utama, yakni standar data, metadata, interoperabilitas data, serta kode referensi dan/atau data induk.
Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di tingkat daerah melibatkan sejumlah unsur, yaitu pembina data, walidata, produsen data, forum Satu Data Indonesia, dan sekretariat.
Seluruh proses dilaksanakan melalui tahapan yang berurutan, mulai dari perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, penentuan data prioritas hingga penyebarluasan data.
Ria menjelaskan, data yang telah melalui proses pemeriksaan dan verifikasi nantinya akan dipublikasikan melalui portal Satu Data Indonesia maupun portal data daerah, termasuk aplikasi MaiTua yang baru saja diluncurkan Pemerintah Kabupaten Mimika.
“Data yang sudah diverifikasi nantinya akan dipublikasikan melalui portal Satu Data Indonesia maupun portal daerah seperti aplikasi MaiTua yang baru saja diluncurkan,” kata Ria.
Selain menjelaskan prinsip dan mekanisme penyelenggaraan Satu Data Indonesia, peserta seminar juga mendapatkan pemahaman mengenai penyusunan daftar data serta penetapan data prioritas yang disepakati melalui Forum Satu Data Indonesia.
Data prioritas tersebut difokuskan untuk mendukung berbagai kebutuhan pembangunan, antara lain penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), Kebijakan Satu Peta, program bantuan sosial, serta program strategis pemerintah lainnya.
Melalui seminar dan verifikasi data sektoral ini, Pemkab Mimika diharapkan semakin memperkuat tata kelola data pemerintahan.
Kegiatan tersebut bukan sekadar memenuhi kebutuhan administratif, melainkan menjadi langkah strategis untuk memastikan setiap data yang dihasilkan OPD akurat, konsisten, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan tersedianya data yang berkualitas dan dapat diandalkan, perencanaan serta pengambilan kebijakan pembangunan di Kabupaten Mimika diharapkan semakin tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (*)
Tinggalkan Balasan