MIMIKA, timikaexpress.id – Bupati Mimika Johannes Rettob mendesak 11 organisasi perangkat daerah (OPD) segera mengembalikan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) sebagai bagian dari tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2027.
Dari total 77 OPD, termasuk distrik, masih terdapat 11 OPD yang belum mengembalikan dokumen KUA yang sebelumnya telah disampaikan.
Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah daerah karena keterlambatan satu perangkat daerah berpotensi menghambat keseluruhan proses penyusunan anggaran.
Johannes meminta pimpinan 11 OPD tersebut segera menyelesaikan dan mengembalikan dokumen yang dibutuhkan.
Ia mengingatkan bahwa batas waktu penetapan APBD Tahun Anggaran 2027 adalah 30 November 2026.
Dengan deadline waktu yang terbatas, seluruh pimpinan OPD diminta lebih serius dan disiplin dalam menyiapkan dokumen administrasi maupun perencanaan program.
Menurut Johannes, penyusunan APBD bukan sekadar pekerjaan administratif, melainkan tahapan penting dalam menentukan arah pembangunan daerah.
Karena itu, setiap OPD harus menyusun program berdasarkan kebutuhan prioritas, target pembangunan, serta kemampuan keuangan daerah.
Perencanaan yang matang diperlukan agar penggunaan anggaran lebih efektif dan tepat sasaran.
Setiap program yang diusulkan juga harus memiliki manfaat nyata serta mendukung pencapaian target pembangunan Kabupaten Mimika.
Johannes juga meminta setiap pimpinan OPD menyampaikan perkembangan pekerjaan secara berkala.
Dengan demikian, berbagai kendala yang muncul dalam proses penyusunan anggaran dapat segera diketahui dan ditangani sebelum menghambat tahapan berikutnya.
Penekanan tersebut sejalan dengan arahan sebelumnya mengenai perencanaan anggaran berbasis prioritas.
Johannes pun mengingatkan OPD terkait pentingnya memastikan setiap program memiliki manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia berharap seluruh jajaran Pemkab Mimika bekerja lebih responsif, disiplin, dan bertanggung jawab sehingga penyusunan APBD 2027 dapat diselesaikan sesuai jadwal.
Dengan begitu, program pembangunan daerah dapat berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. (*)
Tinggalkan Balasan