DIALOG – Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau, berdialog dengan warga saat reses Tahap II di Kampung Timika Pantai, Senin (14/7/2026). Dalam pertemuan tersebut masyarakat menyampaikan berbagai aspirasi, mulai dari kondisi rumah yang tidak layak huni, keterbatasan jaringan telekomunikasi, hingga kebutuhan pembangunan jembatan dan penerangan jalan. (Foto: Mega Irianti/TimeX)
MIMIKA, timikaexpress.id – Keterbatasan layanan dasar masih menjadi persoalan yang dihadapi masyarakat Kampung Timika Pantai, Distrik Mimika Tengah.
Mulai dari akses telekomunikasi, rumah tidak layak huni, hingga kebutuhan jembatan penghubung, ini disampaikan warga saat reses tahap II Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau, Senin (14/7/2026).
Dalam dialog tersebut, warga mengaku hingga kini masih mengalami kesulitan mengakses jaringan telekomunikasi.
Kampung Timika Pantai belum memiliki jaringan Telkomsel sendiri dan masih bergantung pada sinyal dari wilayah Keakwa dan Atuka.
Akibatnya, ketika jaringan di dua wilayah tersebut mengalami gangguan, masyarakat Timika Pantai juga kehilangan akses komunikasi.
“Kalau ada gangguan jaringan di Keakwa atau Atuka, kami di Timika Pantai juga langsung kehilangan sinyal. Kami sangat berharap ada jaringan Telkomsel sendiri di kampung ini,” ujar salah seorang warga.
Selain persoalan jaringan, masyarakat juga meminta pemerintah memasang lampu penerangan jalan di kawasan permukiman.
Kondisi kampung yang gelap pada malam hari dinilai mengganggu aktivitas warga dan berpotensi menimbulkan risiko keamanan.
Keluhan lain datang dari kondisi rumah bantuan Program Eme Neme Yauware yang dibangun pada masa kepemimpinan Bupati Klemen Tinal (almarhum).
Warga menilai sebagian besar rumah kini sudah rusak dan tidak lagi layak ditempati.
Mewakili masyarakat, Sibrandus Tepo mengatakan usulan perbaikan rumah telah berulang kali disampaikan melalui Musrenbang.
Namun hingga kini belum ada tindak lanjut.
“Kami berharap pemerintah datang melihat langsung kondisi kami. Rumah-rumah yang kami tempati sekarang sudah sangat tidak layak. Selama lima tahun kami sudah menyampaikan melalui Musrenbang, tetapi belum pernah ada tindak lanjut dari pemerintah,” katanya.
Menurut warga, pemerintah perlu melakukan peninjauan langsung sebelum merencanakan pembangunan rumah baru yang lebih layak.
Aspirasi lain yang mengemuka adalah pembangunan jembatan penghubung di kampung tersebut.
Jembatan dinilai sangat penting karena menjadi akses masyarakat menuju gereja, puskesmas, dan sekolah.
Warga mengaku anak-anak sekolah kerap menghadapi kesulitan saat melintas, terutama ketika kondisi air pasang.
“Kasihan anak-anak sekolah. Saat pulang mereka harus berenang untuk menyeberang. Kami berharap pemerintah segera membangun jembatan agar aktivitas masyarakat menjadi lebih aman,” ungkap Sibrandus.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau, menyatakan seluruh usulan masyarakat akan dicatat dan diperjuangkan melalui pembahasan bersama pemerintah daerah.
Menurutnya, reses merupakan kesempatan bagi DPRK untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan program pembangunan menjawab persoalan yang dihadapi warga.
“Seluruh aspirasi masyarakat akan kami koordinasikan dengan pemerintah daerah dan instansi terkait agar dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing,” kata Primus.
Reses tersebut menjadi gambaran bahwa masyarakat di wilayah pesisir Mimika masih membutuhkan perhatian serius, terutama terkait infrastruktur dasar yang berkaitan langsung dengan kualitas hidup dan pelayanan publik. (*)
Tinggalkan Balasan