TINJAU – Robert Mayaut, Kadis PUPR didampingi Moses Yarangga, Kepala BPBD dan tim dari Freeport Indonesia saat meninjau lokasi rawan longsor di Kampung Banti, Distrik Tembagapura Jumat (5/7). (FOTO: IST/TIMEX)
TIMIKAEXPRESS.id – Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang (PUPR) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama PT Freeport Indonesia meninjau kawasan rawan bencana tanah longsor di Kampung Banti, Distrik Tembagapura, Jumat (5/7).
Dimana diketahui sebelumnya terjadi longsor akibat curah hujan yang tinggi di Kampung Banti Distrik Tembagapura pada 4 Mei lalu. Akibatnya jalan dan jembatan di Kampung Banti mengalami rusak berat sehingga harus diperbaiki.
“Jadi kita ke sana mengidentifikasi apa saja yang harus dilakukan usai longsor pada 4 Mei lalu, kemudian kita lihat apa yang perlu diperbaiki agar mengantisipasi hal itu tidak terulang kembali,” kata Robert Mayaut, Kadis PUPR, Sabtu (6/7).
Robert menjelaskan, kunjungan ini menindaklanjuti arahan Bupati Mimika yang menginstruksikan Dinas PUPR bersama BPBD meninjau lokasi longsor.
Setelah meninjau, kata dia, pihaknya baru melakukan pencegahan termasuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat.
“Kita lihat perlu adanya normalisasi sungai namun memang perlu sosialisasi kepada masyarakat yang ada di jalur sungai tersebut. Kita tidak bisa lakukan normalisasi apabila ada aktivitas di sana,” katanya.
Ditambahkannya, setelah kunjungan dan peninjauan lokasi, hasilnya akan dilaporkan kepada Bupati Mimika untuk menentukan langkah selanjutnya yang akan diambil oleh Pemkab Mimika bersama pihak terkait.
Sedangkan Moses Yarangga, Plt Kepala BPBD Kabupaten Mimika mengatakan, kunjungan ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi mengenai bahaya longsor kepada masyarakat.
“Situasi dan kondisi di areal Banti sangat terjal sehingga ketika hujan, turun longsor mudah terjadi. BPBD bertugas memberikan informasi lebih awal sosialisasi dan mitigasi sebelum bencana terjadi,” ujarnya.
Lebih lanjut, sosialisasi dilakukan untuk melindungi masyarakat baik penduduk asli Banti maupun masyarakat non Papua yang beraktivitas di area tersebut.
Dan direncanakan, akan ada dua petugas yang ditempatkan di wilayah tersebut guna membantu monitoring dan mitigasi bencana alam.
“Menurut penyampaian dari presentasi ahli PT Freeport Indonesia, ada 7 titik rawan longsor di sekitar wilayah Banti, sehingga perlu dilakukan sosialisasi terkait rawan longsor di lokasi tersebut. Kami khawatir longsor dapat terjadi kapan saja terutama karena curah hujan yang tinggi sejak Mei hingga Juni,” tuturnya.
Selain memberikan sosialisasi, kata Moses pihaknya juga akan memasang rambu-rambu bahaya longsor di lokasi tersebut.
“Kita akan pasang rambu-rambu, tetapikan masyarakat perlu sosialisasi lagi dan pendekatan agar mengerti, jangan sampai kita bawa rambu-rambu mereka mempertanyakan itu untuk apa atau seperti apa,” jelasnya.
Sedangkan Claus Wamafma, Direktur dan EVP Sustainable Development dan Community Relations PTFI mengungkapkan, aspek keselamatan masyarakat di Kampung Banti sangat penting agar mereka dapat beraktivitas dengan tenang.
PTFI sebagai mitra Pemda Mimika memberikan dukungan berupa analisis pemetaan kerentanan longsor di area Kampung Banti. Hasil analisis tersebut disampaikan PT Freeport Indonesia kepada Pemda Mimika sebagai salah satu masukan dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana.
“Kami melihat dari peta geologi, kemiringan lereng, serta curah hujan hasilnya diperoleh kesimpulan bahwa wilayah tersebut sangat rentan mengalami bencana tanah longsor di beberapa titik,” ungkapnya. (aro/acm)
Tinggalkan Balasan