Komisi III DPRK Mimika Kecewa, Perusahaan Tak Bisa Tampilkan Data Pekerja OAP

TIMIKAEXPRESS.id – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika kecewa lantas menunda Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah perusahaan subkontraktor lantaran perwakilan perusahaan tidak mampu memaparkan data riil tenaga kerja Orang Asli Papua (OAP) yang diserap.

RDP yang digelar di aula DPRD Mimika, Kamis (19/9), menghadirkan perwakilan PT Freeport Indonesia (bagian rekrutmen), PT Trakindo, PT United Tractors, PT Petrosea, PT Avco, PT Mpaigelah, PT Buma Intinaker, dan PT Kuala Pelabuhan Indonesia (KPI).

Namun, beberapa perusahaan tidak dapat menyampaikan persentase karyawan OAP seperti diminta dalam undangan.

Ketua Komisi III DPRK Mimika Herman Gafur mengatakan, pertemuan tersebut bertujuan mengetahui jumlah tenaga kerja OAP yang diserap subkontraktor di Mimika.

“Kami sudah berikan undangan dengan tujuan pendataan tenaga kerja, khususnya OAP.
Sangat disayangkan bapak-ibu hadir tanpa membawa data yang harusnya dipresentasikan,” ujarnya.

Herman dan anggota Komisi III memutuskan menunda RDP hingga waktu yang belum ditentukan agar perusahaan menyiapkan data karyawan secara lengkap.

Pada pertemuan berikutnya, setiap subkontraktor diwajibkan menghadirkan pimpinan, bukan hanya perwakilan.

“Keputusan ini bukan karena kami marah, tapi karena keprihatinan kami mewakili suara masyarakat, khususnya Amungme dan Kamoro,” kata Herman.

Anggota Komisi III Yan Pieterson Lali menegaskan DPRK membutuhkan data rinci untuk memastikan apakah pencari kerja (pencaker) di Mimika sudah terserap atau belum.

“Kami bicara bukan marah, tapi ingin memperbaiki bersama keluhan pencaker, khususnya OAP,” katanya.

Sementara itu, anggota Komisi III Rampeani Rachmat menambahkan DPRK sebagai mitra pemerintah perlu mengetahui secara jelas seberapa banyak pekerja OAP diterima setiap perusahaan.

Jika perusahaan menilai pencaker OAP tidak mampu atau belum kompeten, harus disampaikan agar DPRK dan Pemkab bisa mencarikan solusi.

“Tujuan kami bersinergi, berkolaborasi, dan mencari solusi bersama,” ujarnya.

Anggota lainnya, Fredewina Materani, menilai ketidaksiapan data menunjukkan kurangnya penghargaan perusahaan kepada DPRK.

Ia berharap pada pertemuan berikutnya semua perusahaan menampilkan data lengkap dan menghadirkan pimpinan masing-masing.

“Tolong rapat berikutnya siapkan data dan hadirkan pimpinan masing-masing,” pungkasnya. (via)