Diskominfo Mimika Sosialisasikan Permenkominfo Nomor 4 Tahun 2024, Abdul Manan: Relasi Pemerintah dan Media Harus Berdiri di Atas Etika dan Kepercayaan

FOTO BERSAMA – Asisten III Bidang Administrasi Setda Mimika, Evert Lukas Hindom, didampingi Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers RI, Abdul Manan, foto bersama insan pers usai sosialisasi Permenkominfo No. 4 Tahun 2024 di Hotel Grand Tembaga, Senin (10/11). (FOTO: GREN/TIMEX)

TIMIKA,TIMIKAEXPRESS.id – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Mimika menggelar Sosialisasi Permenkominfo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren di Bidang Komunikasi dan Informatika, serta membahas pentingnya relasi sehat antara pemerintah dan media sesuai kode etik jurnalistik.

Kegiatan berlangsung di Hotel Grand Tembaga, Jalan Yos Sudarso, Senin (10/11), dihadiri oleh Asisten III Bidang Administrasi Setda Mimika, Evert Lukas Hindom, Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers RI Abdul Manan, serta Kabid Kominfo Mimika, dan insan pers di Mimika.

Dalam sambutan mewakili Bupati Mimika, Evert Lukas Hindom menegaskan bahwa perkembangan teknologi menuntut pemerintah untuk terus bertransformasi dalam kebijakan komunikasi publik.

“Masyarakat kini semakin kritis terhadap pelaksanaan dan hasil pembangunan. Pemerintah harus lebih terbuka, efektif, dan transparan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Permenkominfo No. 4 Tahun 2024 mengatur berbagai aspek komunikasi publik, mulai dari sosialisasi kebijakan, pengelolaan media, penyusunan strategi komunikasi, hingga penguatan SDM komunikasi publik.

“Regulasi ini menegaskan pentingnya kolaborasi pemerintah dengan media, termasuk kerja sama berbayar yang berbasis transparansi dan profesionalisme,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers RI, Abdul Manan, dalam pemaparannya menekankan pentingnya pemahaman bersama antara pemerintah dan media untuk menjaga keseimbangan informasi publik.

“Relasi pemerintah dan media harus sehat dan saling menghormati peran masing-masing. Wartawan wajib berpegang pada kode etik jurnalistik, sementara pemerintah harus menjamin hak publik atas informasi,” tegasnya.

Kegiatan ini diharapkan memperkuat kemitraan strategis antara pemerintah daerah dan insan pers untuk mendukung pembangunan Mimika yang informatif, transparan, dan kolaboratif. (via)