Gabriel Zezo, Ketua Flobamora Mimika ( FOTO:DOK.PRIBADI)
MIMIKA, timikaexpress.id – Pernyataan Bupati Mimika, Johannes Rettob, yang meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak lagi hanya fokus menghabiskan anggaran, melainkan mulai menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), merupakan pesan penting sekaligus peringatan bagi birokrasi di daerah ini.
Selama bertahun-tahun, ukuran keberhasilan OPD lebih banyak dilihat dari terserapnya anggaran dan terlaksananya program.
Secara administratif, indikator tersebut memang terlihat baik. Namun bagi masyarakat, keberhasilan pemerintah tidak diukur dari laporan di atas meja, melainkan dari perubahan nyata yang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.
Ketika jalan masih rusak, pelayanan dasar belum merata, pengangguran masih tinggi, dan peluang usaha masih terbatas, masyarakat tentu bertanya sejauh mana anggaran daerah benar-benar memberi manfaat.
Padahal Kabupaten Mimika memiliki banyak potensi yang belum dikelola secara maksimal.
Sektor pariwisata, perikanan, hingga ruang-ruang rekreasi rakyat seperti kolam pemancingan memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi sumber PAD sekaligus penggerak ekonomi masyarakat.
Selain itu, keberadaan PT Freeport Indonesia juga seharusnya menjadi peluang strategis bagi pemerintah daerah untuk memperkuat ekonomi lokal melalui kebijakan yang tepat, terukur, dan sesuai aturan hukum yang berlaku.
Namun persoalan utama sebenarnya bukan hanya soal potensi, melainkan pola pikir dan tata kelola birokrasi itu sendiri.
Selama OPD masih berpikir tugas mereka hanya menjalankan program dan menghabiskan anggaran, maka perubahan akan sulit tercapai.
Yang dibutuhkan saat ini adalah perubahan orientasi kerja: dari sekadar melaksanakan kegiatan menjadi menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat dan daerah.
Perubahan tersebut harus dimulai dari kejujuran dalam merencanakan program, menggunakan anggaran, hingga mempertanggungjawabkan hasil kerja.
Sebab tanpa kejujuran, sebesar apa pun anggaran yang dimiliki daerah tidak akan pernah terasa cukup.
OPD juga perlu jujur kepada pimpinan daerah dan masyarakat.
Kepada bupati, OPD harus menyampaikan kondisi riil di lapangan, bukan laporan yang dibuat seolah semuanya berjalan baik.
Sementara kepada masyarakat, kejujuran diwujudkan melalui penggunaan anggaran yang benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.
Perlu dipahami bahwa setiap anggaran yang dikelola pemerintah adalah uang rakyat.
Karena itu, hasilnya juga harus kembali kepada rakyat dalam bentuk pembangunan, pelayanan, dan peningkatan kesejahteraan.
Pengawasan terhadap kinerja pemerintah pun bukan hanya datang dari aparat penegak hukum, tetapi juga dari masyarakat yang setiap hari melihat dan merasakan dampak kebijakan pemerintah daerah.
Pernyataan Bupati Mimika sejatinya telah memberikan arah yang jelas bagi seluruh OPD.
Kini yang dibutuhkan adalah kemauan untuk berubah dan bekerja lebih produktif, inovatif, serta berorientasi pada hasil.
Sebab pada akhirnya, masyarakat tidak menilai pemerintah dari banyaknya program yang dijalankan, tetapi dari manfaat nyata yang mereka rasakan.
Jika perubahan itu mampu diwujudkan, Mimika dapat bergerak menuju daerah yang lebih mandiri dan kuat secara ekonomi.
Namun, jika tidak, kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terus menurun, dan itulah kerugian terbesar bagi sebuah pemerintahan.
Tinggalkan Balasan