MERESMIKAN – Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Mimika, Ananias Faot, saat meresmikan pembukaan penerbangan perintis wilayah pegunungan dan pesisir, serta peluncuran Aplikasi E-PINTAS (Elektronik Pelaporan Informasi Transportasi Angkutan Perintis)

TIMIKA, timikaexpress.id — Pemerintah Kabupaten Mimika resmi melaksanakan Penerbangan Perdana Subsidi Angkutan Udara Perintis Tahun Anggaran 2026, Senin (9/2/2026), sebagai upaya memperkuat konektivitas wilayah pegunungan dan pesisir.

Prosesi peresmian oleh Asisten I Setda Mimika Ananias Faot, dihadiri Kepala Dinas Perhubungan Mimika Jania Basir,  serta pimpinan OPD terkait, unsur keamanan, operator penerbangan, dan undangan lainnya.

Bupati Mimika Johannes Rettob dalam sambutan yang dibacakan oleh Ananias Faot, menegaskan bahwa angkutan udara perintis merupakan layanan vital bagi masyarakat di wilayah terpencil.

“Transportasi udara perintis ini sangat penting. Pemerintah daerah berkomitmen agar layanan berjalan berkesinambungan, tepat waktu, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Pemkab Mimika juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh mitra, termasuk PT Bunga Persada, Kementerian Perhubungan, Otoritas Bandara, Perum LPPNPI, dan UPBU Mozes Kilangin, atas dukungan dalam pelaksanaan program ini.

Sementara Jania Basir menjelaskan, pada 2026 Pemkab Mimika kembali mengalokasikan subsidi angkutan udara perintis melalui APBD untuk layanan penumpang dan kargo, bekerja sama dengan PT Bunga Persada.

“Program ini bertujuan meningkatkan akses masyarakat, memperlancar distribusi kebutuhan pokok, serta mendukung pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pemerintahan di wilayah terpencil,” ujarnya.

Tahap awal penerbangan melayani rute Jila, Jita, Tsinga, Aroanop, dan Alama.

Pemkab juga merencanakan pembukaan rute Potowayburu dan Noema yang masih dalam proses pengadaan.

Untuk memperkuat pengawasan, Pemkab Mimika meluncurkan Aplikasi E-PINTAS (Elektronik Pelaporan Informasi Transportasi Angkutan Perintis) sebagai sistem pemantauan terintegrasi agar pelaksanaan subsidi berjalan transparan dan akuntabel. (*)