Pemkab Nduga Gandeng 2PAM3 Tangani Anak Pengungsi Berisiko Stunting

DAPUR MANDIRI – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Nduga, Rode Nirigi didampingi Asisten II Provinsi Papua Pegunungan, Elai Giban, dan Ketua 2PAM3, Antonius Rahabav saat meninjau dapur mandiri di kawasan Budi Utomo ujung Timika, Kamis (11/12/2025) (FOTO: MAURITS SADIPUN)

TIMIKAEXPRESS.id – Pemerintah Kabupaten Nduga melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) bekerja sama dengan Perkumpulan Penggerak Aspirasi Masyarakat Minoritas Indonesia Maju (2PAM3) mendirikan dapur mandiri bagi anak-anak pengungsi asal Nduga, Kamis (11/12/2025).

Dapur mandiri yang berlokasi di kawasan Budi Utomo Ujung, Timika, ini bertujuan melindungi anak-anak Nduga yang mengungsi di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, maupun di Wamena, Papua Pegunungan, agar terhindar dari risiko stunting atau gagal tumbuh.

Program tersebut merupakan bentuk pendampingan bagi keluarga berisiko stunting, khususnya anak-anak dari keluarga pengungsi asal Kabupaten Nduga.

Dalam pelaksanaannya, DP3AP2KB Kabupaten Nduga menggandeng sejumlah mitra, termasuk lembaga sosial yang selama ini mendukung penyediaan makanan bergizi, sanitasi, serta kebutuhan dasar lainnya.

Kepala DP3AP2KB Kabupaten Nduga, Rode Nirigi, menjelaskan bahwa saat ini terdapat sekitar 100 anak dari keluarga berisiko stunting yang mendapat pendampingan intensif.

Anak-anak tersebut tersebar di beberapa titik pengungsian dan rumah keluarga penampung di Timika.

“Kami sangat berterima kasih kepada 2PAM3 dan semua pihak yang peduli pada anak-anak Nduga di pengungsian. Mereka berasal dari keluarga berisiko stunting, sehingga membutuhkan perhatian serius dari kita semua,” ujarnya.

Rode menyampaikan, sebelumnya penanganan keluarga berisiko stunting berada di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB, namun tahun ini dialihkan ke Bappeda.

Meski demikian, pelayanan tetap berjalan secara berkelanjutan.

“Motto saya, lebih baik satu anak atau satu keluarga diselamatkan, karena itu berarti menyelamatkan seribu siklus kehidupan manusia,” tegasnya.

Butuh Pangan Bergizi, Air Bersih, dan Hunian Layak

Menurut Rode, penanganan stunting tidak hanya berfokus pada pemberian makanan bergizi, tetapi juga pemenuhan kebutuhan dasar lainnya, seperti air bersih, sanitasi sehat, dan hunian layak.

“Setiap kali kami turun melakukan pendampingan, yang dibutuhkan anak-anak ini bukan hanya makanan, tetapi juga air bersih, sanitasi yang baik, dan rumah yang nyaman. Jika kebutuhan dasar terpenuhi, pertumbuhan anak akan lebih optimal,” jelasnya.

Pola Bantuan Diubah

Hasil evaluasi di lapangan menunjukkan bahwa bantuan makanan siap saji tidak sepenuhnya efektif.

“Pada bulan pertama kami memberikan makanan jadi, tetapi berat badan anak-anak tidak mengalami peningkatan. Setelah ditelusuri, makanan tersebut dikonsumsi bersama seluruh anggota keluarga, sementara di satu rumah bisa terdapat lima balita,” katanya.

Sebagai solusi, pola bantuan diubah menjadi bahan makanan mentah untuk kebutuhan satu minggu, sehingga asupan gizi seluruh keluarga dapat terjamin.

Biaya Tinggi, Dukungan Mitra Sangat Dibutuhkan

Rode mengungkapkan biaya pendampingan anak berisiko stunting cukup tinggi.

“Satu anak membutuhkan sekitar Rp2 juta per bulan. Untuk 20 anak saja, biayanya bisa mencapai Rp144 juta per bulan. Bahkan Pak Menteri sempat terkejut, tetapi itulah kondisi harga bahan makanan di wilayah ini,” ungkapnya.

Meski tantangan besar, Rode mengapresiasi dukungan berbagai mitra sosial, termasuk 2PAM3, yang konsisten membantu sejak awal terjadinya pengungsian.

“Kami sangat bersyukur karena sampai hari ini dukungan dari yayasan-yayasan dan pemerhati anak terus berjalan,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Rode juga menemui langsung para ibu dan anak-anak pengungsi untuk mendengar keluhan mereka.

Salah satu pengungsi, Lina Wandikbo, mengaku mengalami kendala dalam pengurusan administrasi kependudukan, yang berdampak pada akses layanan kesehatan dan pendidikan anak-anak mereka.

“Kalau sakit, kami sulit berobat karena tidak punya administrasi lengkap. Anak-anak juga susah sekolah. Kami berharap pemerintah bisa membantu,” ujarnya dalam bahasa Nduga.

Sementara itu, Ketua 2PAM3, Antonius Rahabav, berharap adanya dukungan penuh dari pemerintah pusat, khususnya dalam penyediaan sanitasi, air bersih, hunian layak, serta akses pendidikan bagi anak-anak usia sekolah di pengungsian.