Naomi Kotouki (FOTO: DOK/TIMEX)
TIMIKAEXPRESS.id – Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Tengah meminta Pemerintah Kabupaten Mimika untuk kembali membentuk Komisi Penanggulangan AIDS (KPA).
Dorongan ini disampaikan menyusul meningkatnya kasus HIV/AIDS di wilayah Papua Tengah yang membutuhkan penanganan serius dan terkoordinasi hingga ke tingkat kabupaten.
Ketua Komisi V DPR Papua Tengah, Naomi Kotouki, mengatakan pihaknya memberikan dukungan penuh terhadap program KPA dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di daerah.
“Kami dari Komisi V DPR Papua Tengah sangat mendukung program kerja KPA. Angka HIV/AIDS di Papua Tengah meningkat cukup tinggi, terutama di ibu kota provinsi yang kini menempati urutan pertama kasus terbanyak,” ujar Naomi, Selasa (4/11/2025).
Ia mengapresiasi langkah cepat KPA Provinsi Papua Tengah yang telah membentuk sejumlah KPA di tingkat kabupaten, namun meminta agar daerah yang belum memiliki kepengurusan — termasuk Mimika — segera menindaklanjuti pembentukannya.
“Kalau kita biarkan tanpa data yang jelas, penyebaran virus ini akan semakin luas dan sulit dikendalikan. Karena itu, KPA Provinsi harus merangkul seluruh kabupaten agar bisa mengetahui secara pasti jumlah warga yang terinfeksi,” tegasnya.
Naomi menilai ketiadaan KPA di Mimika menjadi tantangan tersendiri, mengingat wilayah ini memiliki jumlah penduduk besar dan mobilitas tinggi.
“Mimika ini daerah besar, bahkan lebih padat dibanding delapan kabupaten lainnya. Karena itu, kami mendorong agar KPA Kabupaten Mimika segera dibentuk dan dilantik, supaya program penanganan HIV/AIDS berjalan efektif dan penyebarannya bisa ditekan,” katanya.
Ia menegaskan, pembentukan KPA kabupaten merupakan langkah penting demi keselamatan masyarakat Papua Tengah.
“Semua upaya ini demi keselamatan manusia, masyarakat Papua Tengah, khususnya yang berada di Kabupaten Mimika,” ujarnya lugas.
Naomi juga berharap pemerintah provinsi bersama seluruh kabupaten dapat memperkuat sinergi lintas sektor dalam menanggulangi HIV/AIDS.
“Harapan kami, semua pihak bisa bergerak bersama — pemerintah, lembaga agama, pendidikan, hingga masyarakat. Jangan biarkan KPA bekerja sendiri. Dengan kolaborasi dan kesadaran bersama, kita bisa menekan penyebaran HIV/AIDS dan melindungi generasi muda Papua Tengah dari ancaman virus ini,” pungkasnya. (*/)
Tinggalkan Balasan